BPJS Nonaktif, Masyarakat Terancam Kehilangan Akses Pengobatan
JAKARTA – Penyesuaian data kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) memicu keresahan masyarakat. Sejumlah warga mengaku baru mengetahui status kepesertaannya nonaktif ketika hendak menggunakan layanan kesehatan, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan akses pengobatan.
Persoalan ini kembali menjadi perhatian setelah penyesuaian kepesertaan berdasarkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), termasuk terhadap peserta yang masuk kelompok kesejahteraan desil 6–10 mulai November 2026.
Dalam penjelasannya kepada Kompas.com pada 3 November 2026, Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menyebut penentuan tingkat kesejahteraan atau desil bukan kewenangan BPJS Kesehatan, melainkan pemerintah melalui kementerian atau lembaga pengelola DTSEN.
PBI-JK diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin yang masuk kelompok desil 1–5. Peserta yang berdasarkan pemutakhiran data dinilai tidak lagi memenuhi kriteria dapat mengalami perubahan status kepesertaan.
Meski bertujuan memastikan bantuan tepat sasaran, pemutakhiran data menyisakan persoalan apabila kondisi ekonomi warga di lapangan tidak sesuai dengan data administrasi. Masyarakat yang masih tergolong tidak mampu, tetapi tercatat dalam desil 6–10, dapat mengajukan pembaruan data melalui pemerintah desa, kelurahan, atau Dinas Sosial.
Anggota Komisi IX DPR RI Indah Kurnia sebelumnya meminta pemerintah dan BPJS Kesehatan memperkuat sosialisasi mekanisme reaktivasi agar masyarakat tidak kehilangan akses layanan kesehatan akibat persoalan administrasi.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan Cabang Surabaya hingga Agustus 2026, sebanyak 67.104 peserta PBI-JK dinonaktifkan. Dari jumlah tersebut, 16.243 peserta telah kembali aktif, sedangkan 50.613 lainnya masih berstatus nonaktif.
BPJS Kesehatan menyatakan peserta yang dinonaktifkan masih dapat mengajukan reaktivasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026. Peserta yang membutuhkan layanan kesehatan perlu melapor ke Dinas Sosial dengan membawa surat keterangan membutuhkan pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan.
Dinas Sosial selanjutnya mengusulkan reaktivasi kepada Kementerian Sosial untuk diverifikasi. Jika memenuhi persyaratan, kepesertaan dapat diaktifkan kembali.
Masyarakat juga diimbau memeriksa status BPJS melalui aplikasi Mobile JKN, layanan PANDAWA, Care Center 165, atau situs PASTI JKN.
Persoalan ini menegaskan pentingnya pemutakhiran data yang akurat, sosialisasi yang memadai, serta mekanisme reaktivasi yang mudah agar kebijakan penyaluran bantuan tidak menghambat masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan.
Editor :Tim Sigapnews
Source : Kompas.com, detikHealth, detikBali, CNN Indonesia, DPR RI, ANTARA News.









