Larangan Impor Pakaian Bekas, Nasib Pedagang Thrifting Dipertanyakan
Aktivitas pedagang thrifting di pasar pakaian bekas menjadi bagian dari perdebatan kebijakan impor.
JAKARTA – Kebijakan pemerintah yang melarang impor pakaian bekas kembali menjadi sorotan setelah penindakan terhadap ribuan bal pakaian yang diduga berasal dari penyelundupan sepanjang Agustus hingga September 2026.
Di tengah upaya melindungi industri tekstil dalam negeri, nasib pedagang thrifting yang menggantungkan penghasilan dari penjualan pakaian bekas turut menjadi perhatian.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mengungkap telah menindak 1.435 bal pakaian impor yang diduga bekas dalam dua operasi di Sumatera Utara dan Pelabuhan Tanjung Priok. Barang tersebut diamankan dalam penindakan pada 14 Agustus dan 17 September 2026.
Kementerian Keuangan memperkirakan nilai keseluruhan barang dari empat penindakan impor ilegal berbagai komoditas, termasuk pakaian bekas, mencapai Rp27,339 miliar. Kasus tersebut masih dalam proses penanganan lebih lanjut.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan pakaian bekas impor termasuk barang yang dilarang masuk ke Indonesia. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor, khususnya pakaian bekas dengan kode HS 6309.00.00.
Pemerintah menyatakan kebijakan tersebut bertujuan melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen sekaligus menjaga keberlangsungan industri tekstil serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri.
Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI pada 4 Februari 2026, Budi menjelaskan larangan tersebut merupakan bagian dari perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan industri nasional.
Di sisi lain, kebijakan tersebut menimbulkan tantangan bagi pedagang thrifting yang selama ini menjadikan pakaian bekas sebagai sumber penghasilan. Sebagian pelaku usaha sebelumnya meminta pemerintah mempertimbangkan kuota impor atau skema legalisasi agar kegiatan perdagangan tetap berjalan.
Namun, pemerintah menegaskan pembayaran pajak tidak otomatis membuat impor pakaian bekas menjadi legal. Kementerian UMKM sebelumnya menyampaikan rencana mendorong kemitraan dan mengarahkan pedagang ke produk tekstil lokal sebagai alternatif usaha.
Meski demikian, larangan impor tidak berarti seluruh aktivitas jual beli pakaian bekas dilarang. Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan perdagangan pakaian bekas yang berasal dari dalam negeri tetap diperbolehkan.
Persoalan ini memperlihatkan tantangan pemerintah dalam menyeimbangkan perlindungan industri lokal, penegakan aturan impor, dan keberlangsungan mata pencaharian pedagang kecil. Kejelasan kebijakan transisi serta dukungan terhadap pelaku usaha menjadi penting agar penertiban impor ilegal tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan bagi sektor thrifting.
Editor :Tim Sigapnews
Source : Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, ANTARA, Direktorat Jenderal Pajak, Katadata, DPR RI.








