Investor Soroti Kepastian Hukum, Target Ekonomi 8 Persen Jadi Tantangan
Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan pelaku usaha atau investor.
JAKARTA – Kepastian hukum dan konsistensi kebijakan menjadi perhatian pelaku usaha dalam menilai iklim investasi Indonesia di tengah ambisi pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
Tantangan tersebut mengemuka ketika tekanan terhadap rupiah, gejolak pasar saham, dan ketidakpastian regulasi turut memengaruhi kepercayaan investor.
Presiden dan CEO US-ASEAN Business Council, Brian McFeeters, menilai Indonesia masih memiliki daya tarik investasi jangka panjang. Namun, pemerintah perlu memastikan perjanjian bisnis yang telah disepakati tetap dihormati dan aturan diterapkan secara konsisten.
Dalam tulisannya yang diterbitkan Fortune pada 19 November 2026, McFeeters menyampaikan bahwa perusahaan dapat mengelola risiko komersial, tetapi lebih sulit menghadapi ketidakpastian mengenai perubahan kontrak maupun peraturan.
Menurutnya, kepastian, konsistensi, dan perlakuan yang adil merupakan faktor penting bagi perusahaan dalam mengambil keputusan investasi jangka panjang. Ia juga menilai investasi baru tidak harus selalu berasal dari perusahaan asing yang masuk ke Indonesia, tetapi dapat tumbuh dari perusahaan yang telah beroperasi dan ingin memperluas usahanya.
Tantangan tersebut berlangsung ketika pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen secara tahunan pada triwulan III 2026, meningkat dari 5,29 persen pada triwulan sebelumnya.
Perbedaan antara capaian saat ini dan target pemerintah menunjukkan besarnya upaya yang diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan. Peningkatan investasi produktif, kepastian regulasi, serta penguatan daya saing industri menjadi sejumlah faktor yang menentukan pencapaian target tersebut.
Sorotan terhadap kepastian kebijakan juga terlihat di sektor pertambangan. Reuters melaporkan pada 18 November 2026 bahwa sejumlah pelaku industri masih menunggu penjelasan pemerintah mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang target agar negara memperoleh sedikitnya 70 persen manfaat dari seluruh izin pertambangan.
Ketidakjelasan mengenai definisi manfaat tersebut memunculkan pertanyaan apakah perhitungan didasarkan pada keuntungan, pendapatan, pajak, royalti, atau bentuk penerimaan negara lainnya. Sejumlah pelaku industri khawatir ketidakpastian aturan dapat menunda keputusan investasi.
Di sisi lain, tekanan pasar keuangan turut menjadi perhatian. Bank Indonesia pada 18 November menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen untuk menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi. Reuters melaporkan rupiah sempat menyentuh Rp18.285 per dolar AS pada 17 November 2026.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pencapaian target pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan besarnya potensi sumber daya alam dan pasar domestik. Pemerintah juga perlu membangun kepercayaan melalui regulasi yang jelas, penegakan hukum yang konsisten, serta iklim usaha yang dapat diprediksi.
Dengan kepastian tersebut, perusahaan diharapkan memiliki keberanian untuk mempertahankan, meningkatkan, dan memperluas investasinya di Indonesia. Kepercayaan investor menjadi salah satu modal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Editor :Tim Sigapnews
Source : Fortune, Reuters, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik









