DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang
Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani setelah Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama pemerintah dan seluruh fraksi.
Persetujuan tersebut mengakhiri proses legislasi yang telah bergulir selama 18 tahun. Sebelum dibawa ke rapat paripurna, pembahasan tingkat pertama diselesaikan Komisi III DPR bersama pemerintah pada Rabu (18/11/2026).
Berdasarkan laporan pembahasan, Panja telah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal berkembang menjadi 74 pasal setelah melalui pembahasan dan penyempurnaan substansi.
Regulasi ini mengatur mekanisme perampasan aset yang berkaitan dengan sejumlah tindak pidana, tidak hanya korupsi. Cakupannya antara lain tindak pidana narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, perdagangan orang, penyelundupan senjata dan bahan berbahaya, serta penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang tersebut adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku. Mekanisme ini dimaksudkan untuk memungkinkan pemulihan aset ketika proses pemidanaan terhadap pelaku tidak dapat dilakukan dalam kondisi tertentu.
Namun, penerapannya tetap harus melalui prosedur hukum. Tahapannya mencakup penelusuran, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, hingga penetapan putusan. Regulasi tersebut juga mengatur pengelolaan aset agar dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut regulasi ini diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana. Pengaturan tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada pihak yang berhak.
Meski demikian, pelaksanaan undang-undang ini akan menjadi perhatian publik, terutama terkait perlindungan hak warga negara dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Pengawasan, transparansi, serta kepastian prosedur hukum menjadi faktor penting agar perampasan aset tidak merugikan pihak yang tidak bersalah.
Dengan pengesahan ini, pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan memiliki instrumen yang lebih kuat untuk menelusuri dan memulihkan aset hasil tindak pidana, sekaligus memastikan prosesnya berjalan sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum.
Editor :Tim Sigapnews
Source : Reuters, ANTARA, CNN Indonesia, DPR RI









