Demo Mahasiswa India Memanas, Jamia Alihkan Kuliah ke Online

NEW DELHI – Universitas Jamia Millia Islamia (JMI), India, mengalihkan seluruh perkuliahan ke sistem daring mulai Sabtu (24/10/2026) setelah demonstrasi mahasiswa yang menuntut pemulihan organisasi kemahasiswaan memicu ketegangan dengan pihak kampus. Pada Senin (26/10/2026), universitas menerbitkan kesepakatan baru untuk meredakan perselisihan tersebut.

Aksi mahasiswa bermula pada 12 Oktober melalui mogok makan untuk menuntut pemulihan Jamia Millia Islamia Students’ Union (JMISU), organisasi mahasiswa yang pemilihannya telah ditangguhkan sejak 2006.

Mahasiswa juga meminta pencabutan tindakan disipliner terhadap peserta aksi serta pencopotan pejabat pengawas kedisiplinan kampus atau chief proctor.

Ketegangan meningkat pada 24 Oktober ketika staf universitas mendatangi lokasi demonstrasi di sekitar Gate No. 7 dan kawasan Gulistan-e-Ghalib untuk meminta mahasiswa mengakhiri aksi.

Kelompok mahasiswa All India Students’ Association (AISA) menuduh petugas keamanan menyerang demonstran dan membongkar tenda aksi saat perundingan berlangsung. Sebaliknya, pihak universitas menuding sebagian demonstran mendorong petugas, dosen, dan staf ketika diminta meninggalkan lokasi.

Kedua versi tersebut merupakan klaim masing-masing pihak. Belum ada hasil penyelidikan independen yang menetapkan secara menyeluruh siapa yang bertanggung jawab atas bentrokan.

Melalui pemberitahuan yang ditandatangani Registrar Prof. Md. Mahtab Alam Rizvi pada 24 Oktober, universitas memutuskan seluruh mata kuliah diselenggarakan secara daring hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Pihak kampus menyebut langkah tersebut sebagai tindakan pencegahan untuk menjaga keselamatan mahasiswa sekaligus memastikan kegiatan akademik tetap berlangsung.

Namun, sejumlah demonstran menilai pengalihan perkuliahan justru berpotensi melemahkan gerakan mereka karena membatasi kehadiran mahasiswa di lingkungan kampus.

Kontroversi turut melebar setelah muncul grafiti bertuliskan Free Kashmir. Pihak universitas mengecam tulisan tersebut, sedangkan perwakilan demonstran membantah keterlibatan mereka dan meminta penyelidikan.

Perkembangan terbaru muncul ketika universitas menerbitkan perintah yang menyatakan pemilihan organisasi mahasiswa akan diselenggarakan paling lambat 15 hari setelah konstitusi JMISU disetujui.

Administrasi kampus juga menyetujui pencabutan surat penangguhan dan pemberitahuan permintaan klarifikasi yang diterbitkan selama demonstrasi, serta pembentukan komite untuk menyelidiki tindakan petugas keamanan.

Sebagai bagian dari kesepakatan yang dilaporkan, mahasiswa diminta menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas dugaan pernyataan dan unggahan media sosial yang dianggap menyerang administrasi kampus.

Meski NDTV melaporkan demonstrasi telah dihentikan setelah kesepakatan tercapai, The Week menyebut sebagian mahasiswa masih mempersoalkan tidak adanya tenggat pasti untuk pengesahan konstitusi organisasi dan belum terpenuhinya tuntutan terkait chief proctor.

Dengan demikian, kesepakatan 26 Oktober menjadi langkah penyelesaian penting, tetapi pelaksanaan pemilihan mahasiswa dan penyelesaian seluruh tuntutan masih perlu dipantau.