PDIP akan Bahas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pemilu 2019, 10-12 Januari 2018
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri berbincang dengan Presiden RI Joko Widodo, saat mengikuti pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan, di Hotel Inna Grand Bali Beach, Bali, 9 April 2015 dengan agenda untuk menetapkan Megawati Soekarnoputri
SIGAPNEWS.CO.ID | JAKARTA - Pemilu 2019 tinggal 15 bulan lagi, namun PDI Perjuangan belum mengumumkan siapa tokoh yang akan diusung partai ini. Apakah akan mencalonkan lagi Joko Widodo untuk lima tahun ke depan?
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya baru akan membahas ihwal bakal calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019 di dalam rapat kerja nasional PDIP yang berlangsung 10-12 Januari 2018 mendatang.
“Tentu akan kami lihat. Kami mau adakan rakernas 10-12 Januari, di situ akan kami bahas,†kata Hasto usai acara rilis “Temuan Survei Nasional Poltracking Indonesia: Evaluasi Pemerintahan Jokowi-JK Meneropong Peta Elektoral 2019†di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu 26 November 2019.
Hasto mengatakan, proses demokrasi di partainya memberikan mandat dari Kongres kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mengumumkan bakal capres dan cawapres pada momen yang tepat.
Menurut Hasto, momentum itu diperlukan agar ada sikap disiplin dalam melakukan tahapan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Hasto menilai, deklarasi yang terlalu cepat memicu kompetisi yang terlalu awal.
“Kompetisi terlalu awal tidak baik dalam program kerakyatan, terlebih masalah di bidang perekonomian tidak ringan,†kata Hasto.
Kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di bidang ekonomi dinilai relatif rendah. Hasil survei Poltracking Indonesia mencatat, sebanyak 46,5 persen responden menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintah di bidang ekonomi.
Dua masalah di bidang ekonomi yang cukup banyak disorot respoden yakni angka pengangguran dan lapangan pekerjaan. Sebanyak 48 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK menurunkan angka pengangguran. Sedangkan yang tidak puas terhadap kinerja pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan yakni sebesar 49 persen.
Hasto mengatakan, PDIP akan memberi dukungan lebih kepada Jokowi demi menjawab persoalan-persoalan di bidang ekonomi tersebut.
“Partai mengambil inisiatif untuk mendorong pergerakan ekonomi rakyat, ekonomi gotong royong, dan yang kami lakukan inheren dengan upaya-upaya yang dilakukan Pak Jokowi,†ujar Hasto.
Ihwal dukungan kepada Jokowi untuk pilpres 2019, Hasto enggan berbicara banyak. Dia menyampaikan, pada dasarnya PDIP memiliki tradisi yang baik dalam kaderisasi dan penetapan calon pemimpin.
“Selama ini PDIP di bawah Bu mega punya tradisi yang sangat baik, mereka yang berprestasi dan mendapat apresiasi dari rakyat itu mendapat kesempatan menjabat dua periode,†kata Hasto.
Kendati begitu, lanjut Hasto, PDIP juga akan berupaya agar Jokowi tak hanya didukung oleh rakyat, tetapi juga mendapat dukungan yang kuat dari parlemen. Sebab, menurut dia, dukungan dari rakyat dan parlemen akan berperan mendorong efektivitas pemerintahan.
“Jadi tidak hanya kuat dukungan rakyat, tapi juga dukungan di parlemen, sehingga efektivitas pemerintahan bisa berjalan dengan baik,†kata Hasto.(*)
Editor :Tim Sigapnews
