Permintaan Konsultasi Pansus Hak Angket KPK di Tolak Jokowi
Presiden Jokowi memberikan keterangan pers mengenai Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Istana Merdeka, Jakarta, 6 September 2017.(Foto: Biro Pers Istana Kepresidenan).
SIGAPNEWS.CO.ID | Jakarta - Presiden Joko Widodo bersikap tegas menanggapi soal permintaan konsultasi rekomendasi Pansus Hak Angket KPK. Kepada awak media, Jokowi menegaskan bahwa hal itu tidak masuk domainnya.
"Itu wilayahnya Dewan Perwakilan Rakyat, kasusnya di wilayah DPR," ujar Presiden Jokowi dengan nada tegas saat dicegat ketika hadiri Indonesia Business and Development Expo 2017, Jakarta, Rabu, 20 September 2017.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, anggota Pansus Hak Angket KPK di DPR berkeinginan menemui Presiden Jokowi untuk membahas rekomendasi mereka.
Menurut salah satu anggota pansus dari fraksi PDIP Masinton Pasaribu, Presiden perlu ikut memberikan masukkannya.
Sejauh ini, belum ditentukan kapan permintaan konsultasi itu akan dikirim. Kabar terakhir, anggota pansus ingin menggelar rapat terkait hal itu lebih dulu.
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa semua harus tahu domain atau wewenang masing-masing. Jika hal tersebut merupakan kewenangan legislatif, Jokowi menegaskan dirinya tak perlu terlibat.
"Itu domainnya ada di DPR, sudah (itu saja)," ujar dia dengan nada tegas.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah berulang kali mengatakan dirinya tak akan membiarkan pelemahan KPK dalam bentuk apa pun.(*)
"Itu wilayahnya Dewan Perwakilan Rakyat, kasusnya di wilayah DPR," ujar Presiden Jokowi dengan nada tegas saat dicegat ketika hadiri Indonesia Business and Development Expo 2017, Jakarta, Rabu, 20 September 2017.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, anggota Pansus Hak Angket KPK di DPR berkeinginan menemui Presiden Jokowi untuk membahas rekomendasi mereka.
Menurut salah satu anggota pansus dari fraksi PDIP Masinton Pasaribu, Presiden perlu ikut memberikan masukkannya.
Sejauh ini, belum ditentukan kapan permintaan konsultasi itu akan dikirim. Kabar terakhir, anggota pansus ingin menggelar rapat terkait hal itu lebih dulu.
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa semua harus tahu domain atau wewenang masing-masing. Jika hal tersebut merupakan kewenangan legislatif, Jokowi menegaskan dirinya tak perlu terlibat.
"Itu domainnya ada di DPR, sudah (itu saja)," ujar dia dengan nada tegas.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah berulang kali mengatakan dirinya tak akan membiarkan pelemahan KPK dalam bentuk apa pun.(*)
Editor :Tim Sigapnews
 didampingi Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif.jpg)
