Krisis BBM Sumbagut, DPD IMM Riau Soroti Klaim Stok dan Evaluasi Tata Kelola Energi Total

PEKANBARU – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang dalam beberapa hari terakhir memicu antrean panjang di sejumlah SPBU di wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menuai sorotan keras dari Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Riau.

Organisasi mahasiswa itu menilai krisis pasokan yang terjadi bukan sekadar persoalan teknis distribusi, melainkan indikasi kuat adanya disfungsi serius dalam tata kelola energi nasional.

Pernyataan tegas itu disampaikan Ketua Umum DPD IMM Riau, Alpin Jarkasi Husein Harahap, di Pekanbaru, Minggu (3/5/2026), menyusul laporan masyarakat terkait kosongnya stok BBM di sejumlah SPBU, antrean kendaraan yang mengular, hingga melonjaknya harga eceran di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Menurut Alpin, kondisi di lapangan justru bertolak belakang dengan klaim Pertamina Patra Niaga yang menyebut stok BBM di wilayah Sumbagut dalam kondisi aman, bahkan mengalami penambahan hingga 20 persen.

"Jika benar stok bertambah 20 persen, lalu mengapa masyarakat tetap mengantre berjam-jam dan banyak SPBU kehabisan pasokan? Ini harus dijelaskan secara terbuka. Publik berhak mengetahui ke mana distribusi itu mengalir," tegas Alpin.

Ia menyebut ketidaksinkronan antara data resmi dan realitas lapangan memunculkan dugaan adanya kebocoran sistem distribusi, penimbunan, pengalihan kuota, hingga permainan harga di tingkat pengecer.

Berdasarkan temuan di lapangan, harga BBM eceran di sejumlah titik bahkan dilaporkan menembus Rp14.000 per liter, jauh di atas ketentuan yang berlaku. Kondisi ini dinilai semakin membebani masyarakat di tengah tingginya mobilitas dan kebutuhan energi harian.

IMM Riau mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, aparat penegak hukum, hingga pemerintah daerah untuk segera membuka data distribusi BBM secara rinci, mulai dari terminal penyimpanan, kuota wilayah, hingga penyaluran di setiap SPBU.

"Kami mendesak audit investigatif independen dilakukan. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku kecil, tetapi harus menyasar aktor besar yang bermain di rantai distribusi BBM," ujar Alpin.

Selain audit, IMM Riau juga meminta Presiden melalui Menteri ESDM mengevaluasi jajaran manajemen regional distribusi BBM di Sumbagut apabila terbukti terjadi kelalaian dalam pengawasan.

Bagi IMM Riau, krisis ini bukan sekadar persoalan energi, melainkan ujian terhadap integritas negara dalam menjamin kebutuhan dasar rakyat.

"Energi adalah hak publik, bukan ruang gelap untuk kepentingan segelintir pihak. Negara harus hadir dan bertindak tegas," pungkasnya.