Warga Panipahan Mengadili Pelaku Narkoba, IMM Soroti Peran Negara
Ketua Umum DPD IMM Riau, Alpin Jarkasi Husein
ROKAN HILIR – Aksi warga mengadili pelaku narkoba di Panipahan memicu sorotan tajam DPD IMM Riau yang menilai lemahnya penegakan hukum dan peran negara dalam memberantas narkotika, Rabu (15/4/2026).
Ketegangan di wilayah pesisir Panipahan, Kabupaten Rokan Hilir, memuncak ketika warga mengambil tindakan sendiri terhadap pelaku yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba. Peristiwa ini menjadi gambaran nyata akumulasi kemarahan masyarakat terhadap maraknya kejahatan narkotika yang dinilai tak kunjung tuntas ditangani.
Di lapangan, warga bertindak cepat sebelum aparat tiba. Situasi itu memperlihatkan perubahan sikap publik yang tak lagi sepenuhnya percaya pada proses hukum. Fenomena ini dikenal sebagai eigenrichting, ketika masyarakat mengambil alih peran penegakan hukum.
DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Riau menilai kejadian tersebut bukan sekadar insiden spontan, melainkan sinyal serius runtuhnya kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana.
Ketua Umum DPD IMM Riau, Alpin Jarkasi Husein, menegaskan bahwa kondisi ini merupakan peringatan keras bagi negara, khususnya lembaga yang memiliki mandat pemberantasan narkoba.
“Apa yang terjadi di Rokan Hilir adalah alarm keras bagi negara, khususnya BNN Provinsi Riau. Ketika rakyat sampai harus bertindak sendiri, itu artinya negara gagal hadir,” tegas Alpin.
Menurutnya, pola penanganan kasus narkoba selama ini masih bersifat permukaan. Penindakan sering berhenti pada pelaku lapangan tanpa menyentuh jaringan besar yang mengendalikan peredaran, termasuk aliran dana di belakangnya.
“BNN harus berani membongkar jaringan sampai ke akar, termasuk menelusuri aliran uangnya. Kalau tidak, pemberantasan narkoba hanya akan jadi rutinitas tanpa hasil,” lanjutnya.
IMM Riau juga menyoroti kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau yang dinilai belum maksimal dalam merespons eskalasi peredaran narkoba, khususnya di wilayah pesisir yang dikenal rawan jalur distribusi.
Peristiwa di Panipahan, lanjutnya, menjadi indikator bahwa sistem intelijen dan penindakan belum berjalan efektif. Ketika masyarakat bergerak lebih cepat dari aparat, yang dipertaruhkan bukan hanya keamanan, tetapi juga legitimasi institusi penegak hukum.
IMM mengingatkan, jika kondisi ini terus dibiarkan, potensi aksi serupa bisa meluas ke daerah lain. Ketidakpercayaan publik dapat memicu tindakan di luar hukum yang justru berisiko menimbulkan konflik baru.
Kasus Panipahan kini menjadi ujian serius bagi aparat penegak hukum di Riau. Di tengah meningkatnya tekanan publik, negara dituntut hadir lebih tegas, membongkar jaringan narkoba hingga ke akar, sebelum kepercayaan masyarakat benar-benar runtuh.
Editor :Tim Sigapnews
