Mendagri ;Daerah Harus Siap siaga Hadapi Tanah Longsor dan Banjir
Sigapnews.co.id |Riau - Terkait informasi dan data yang disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika dan Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi Kementerian dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia bahwa, di sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai Potensi terjadi gerakan tanah/tanah longsor dan banjir.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran dengan Nomor: 362/1336/SJ, tertanggal 16 Maret 2017 yang ditujukan Kepada seluruh Gubernur di Indonesia untuk memperhatikan beberapa hal diantaranya:
Pertama, untuk mengantisipoasi terjadinya gerakan tanah/tanah longsor dan banjir di wilayah kerjanya masing-masing.
Kedua, pada saat terjadinya bencana tanah longsor dan banjir bandang dengan melakukan kegiatan; membuat pernyataan status keadaan darurat bencana gerakan tanah/tanah longsor dan banjir bandang apabila menurut data dan informasi potensi terjadinya hujan dari BMKG dan potensi terjadinya tanah longsor dan banjir dari pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengindikasikan wilayah yang mengalami peningkatan frekuensi curah hujan tinggi mempunyani potensi menyebabkan gerakan tanah longsor dan banjir bandang.
Mengoptimalkan peran tugas pokok dan fungsi Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai koordinator dan perangkat daerah terkait dalam penanggulangan bencana; Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi verikal terkait wilayahnya, yang wilayahnya berbatasan langsung untuk melaksanakan penanggulangann bencana gerakan tanah longsor dan banjir bandang. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk ikut dalam penanggulangan bencana.
Ketiga, mengalokasikan biaya pelaksanaan penangulangan bencana gerakan tanah longsor dan banjir bandang dalam APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/ Kota.
Keempat, memfasilitasi hubungan kerjasama antar Kabupaten dan Kota di wilayahnya dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
Kelima, untuk kabupaten dan kota yang belum memiliki BPBD agar mengoptimalkan peran dan fungsi organisasi perangkat daerah yang membidangi penanggulangan bencana sebagai koodinator dan melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana kepada Pemerintah Pusat.
Editor :Tim Sigapnews
