PWI Tetap Pegang HPN 2027, Buka Ruang bagi Seluruh Konstituen Dewan Pers

JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memastikan penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2027 di Lampung tetap menjadi tanggung jawab PWI, namun pelaksanaannya akan dibuka lebih luas dengan melibatkan seluruh konstituen Dewan Pers. Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan PWI Pusat dan Dewan Pers di Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Pertemuan yang dipimpin Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir dan Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat itu membahas arah penyelenggaraan HPN sekaligus kemungkinan pembaruan tata kelola agenda tahunan insan pers nasional tersebut.

Dalam forum tersebut, PWI menyerahkan pendapat hukum mengenai sejarah dan landasan kelembagaan HPN. Munir menjelaskan, tanggal 9 Februari memiliki hubungan historis dengan kelahiran PWI pada 9 Februari 1946 di Surakarta.

Menurutnya, gagasan HPN kemudian berkembang melalui Kongres PWI di Padang pada 1978 dan mendapat pengakuan negara melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985.

“Pemilihan tanggal 9 Februari memiliki kaitan sejarah yang tidak terpisahkan dengan berdirinya PWI pada 1946. Karena itu, kedudukan historis dan kelembagaan PWI dalam penyelenggaraan HPN tidak dapat begitu saja disamakan dengan organisasi pers lainnya,” kata Munir.

Meski mempertahankan posisi tersebut, PWI menyatakan tidak menutup pintu terhadap gagasan pembaruan regulasi HPN. Munir menegaskan, selama belum ada ketentuan hukum baru, penyelenggaraan HPN tetap perlu berjalan.

“PWI tidak menolak apabila regulasi HPN hendak diperbarui. Tetapi sepanjang belum ada ketentuan hukum baru yang sah, kontinuitas penyelenggaraan HPN harus terus dijaga sebagai momentum persatuan insan pers nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Dewan Pers mendorong HPN 2027 dikemas lebih inklusif dengan memberi ruang kepada organisasi-organisasi pers lainnya. Pandangan tersebut mendapat respons positif dari PWI.

Munir menegaskan keterlibatan berbagai organisasi pers tidak akan menghapus posisi historis PWI dalam penyelenggaraan HPN.

“HPN adalah milik seluruh insan pers Indonesia. PWI tidak pernah mengklaim HPN sebagai milik eksklusif PWI. Justru kami menyambut baik apabila seluruh konstituen Dewan Pers dapat terlibat secara aktif sehingga HPN benar-benar menjadi rumah bersama masyarakat pers Indonesia,” katanya.

PWI selanjutnya membuka peluang keterlibatan konstituen Dewan Pers dalam kepanitiaan, agenda maupun rangkaian kegiatan HPN 2027 di Lampung.

“HPN milik seluruh insan pers nasional. Kami menyambut baik keterlibatan aktif seluruh konstituen Dewan Pers. Namun sejarah dan kedudukan kelembagaan PWI tidak dapat dialihkan begitu saja tanpa dasar hukum yang sah. Selama belum terdapat regulasi baru, PWI akan melanjutkan tanggung jawabnya dan bersiap menyelenggarakan HPN 2027 bersama seluruh elemen pers nasional,” tegas Munir.

Pertemuan PWI dan Dewan Pers tersebut menjadi langkah awal menuju penyelenggaraan HPN 2027 yang lebih terbuka. Format baru itu diharapkan mampu mempertahankan akar sejarah HPN sekaligus memperluas partisipasi organisasi dan komunitas pers di Indonesia.