Advertorial
Pandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap LKPJ APBD Kuansing Tahun 2017
Sigapnews.co.id | Teluk Kuantan- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuansing melaksanakan sidang paripurna dengan agenda pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Kuansing terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kuansing tahun 2017 Senin, (13/8/2018).
Sidang Paripurna tersebut dipimpin oleh wakil ketua I DPRD Kuansing, Sardiyono, A.Md. Sardiyono menyampaikan pandangan secara umum dari DPRD Kuansing terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanjar Daerah (APBD) Kuansing tahun 2017.
Akhirnya, sebagai pimpinan sidang Sardiyono memberikan kesempatan kepada seluruh fraksi-fraksi DPRD Kuansing untuk menyampaikan pandangan, pendapat dan saran terhadap Pemerintah Daerah tentang Ranperda Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanjar Daerah (APBD) Kuansing tahun 2017.
Partai Golkar melalui juru bicaranya, H. Sutoyo, SH menyampaikan pandangannya terhadap Ranperda LPJ apbd kuansing tahun 2017, bahwa Partal Golkar mengucapkan terima kasih kepada bupati Kuansing yang telah menyampaikan nota pengantar ranperda Laporan Pertangungjawaban (LPJ) APBD Kuansing tahun 2017. Dalam pelaksanaan APBD 2017 yang masih terbatas dan sangat minim, namun Pemerintah Daerah Kabupaten Kuansing mampu memperoleh pengghargaan wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Riau.
selanjutnya, Sutoyo berhapap kepada Bapak Bupati Kuantan SIngingi, agar dapat mempertahankan Penggharaan WTP ditahun mendatang, Melaksanakan rekomendasi dari BPK RI terhadapa kelemahan administrasi keuangan dari Pemda Kuansing, agar segerah mengambil sikap terhadap rekomendasi BPK tersebut. Bupati diharapkan mengevaluasi kepala OPD yang lalai dan suka berbohong, terkait undangan dari DPRD untuk menghadiri sidang paripurna DPRD, karena kehadiran mereka sangat diperlukan, mereka beralasan sedang Dinas Luar (DL).
selanjutnya Fraksi GOlkar meminta bangunan tiga pilar segerah difungsikan, sehingga bisa menambah penghasilan asli daerah (PAD).Kepala OPD menyusun anggaran harus memperhitungkan dampak yang akan terjadi atas anggaran yang digunakan.
Serta lebih teliti terhadap penggunaan anggaran dan jangan sampai setelah dianggarkan pada akhirnya tidak bisa dibayarkan.
Selanjutnya partai Nasdem, melalui juru biacaranya Rustam Efendi menyampaikan saran dan pandangan kepada Bupati Kuansing mengenai hal-hal sebagai berikut. Masih ada ketidak cermatan pemerintah dalam pengelolaan angaran, Rendahnya realisasi anggaran bantuan sosial, fraksi Nassdem minta penjelasan dari kecilnya reaslisasi anggaran sosial yang sudah dianggarkan 6 milyar lebih.
kemudian fraksi Nasdem meminta kepada bupati untuk memberi sanksi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lalai pekerjaan, sehingga bisa menghindarkan kerugian negara.
Fraksi gerindra, melaui ketua fraksinya solehudin, tidak menyampaikan pandangan dan sarannya, Solehudin menyerahkan pandangan fraksinya kepimpinan sidang.
kemudian dilanjutkan dengan Fraksi PBB, melalui juru bicaranya Agus Samad,menyampaikan pandangan dan saran kepada Bupati Kuantan Singingi, bahwa pada saat ini pemerintah daerah belum memberikan kepastian sumber PAD yang belum terpenuhi, kemudian menyarankan agar pencapaian restribusi daerah lebih ditingkatkan, kata Agus Samad hanya mencapi 4 persen saja. kemudian terkait rekomendasi dari BPK RI, fraksi PBB minta untuk segera melaksankannya.
dilanjutkan dengan Fraksi Demokrat, melaui juru bicaranya, Jontikal memberikan pandangan dan saran ke Bupati Kuantan Singingi, fraksi nasdem menyorot Dinas PUPR yang banyak melaksanakan tunda bayar, diharapkan dimasa mendatang tidak aga lagi tunda bayar terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan di Dinas PUPR. Retribusi daerah yang masih rendah, program jembatan yang belum tercapai secara maksimal, ada kelebihan bayar terhadap kegiatan sebesar Rp. 800 juta, fraksi demokrat meminta kejelasan dari Dinas PUPR.
Kemudian Fraksi Demokrat menyorot soal pembayaran honor di Setda gajinya tidak sama dengan OPD, di Dinas Pendidikan ada pembayaran 11 milyar lebih, anggarannya membayar honor guru bantu, sedangkan pemerindah daerah tidak ada mengangkat guru bantu, fraksi demokorat meminta kejelasan dari DInas Pendidikan serta masalah pelayanan BPJS yang masih tidak memuaskan, anggaran yang kita berikan sudah cukup besar, ujar Jontikal.
kemudian pimpinan sidang memberikan kesempatan ke Partai PAN, melalui juru bicaranya Masfar Makmur, SE memberikan saran dan pandangannya ke Bupati Kuantan Singingi, bahwa potensi PAD tahun 2017 menurun, karena ada beberapa sektor mengalami penurunan yang signifikan. masih lemahnya payung hukum untuk mengikat untuk pengusa berinvestasi di Kuansing, mengharapkan pemerintah untuk selalu bekerja keras lagi, sehinga dapat memakmurkan masyarakat Kuansing. ujar Maspar Makmur.
selanjutna Pandangan fraksi PPP, melalui juru bicaranya Naswan menilai masih banyak sistem penganggaran yang kurang baik disetiap OPD, diharapkan kepada OPD agar cermat membuat laporan kinerja dalam penggunaan dana APBD, kemudian fraksi PPP mengharapkan bisa mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai.
Terakhir dari Fraksi perjuangan hanura, melalui ketua fraksinya, Rosi Atali memberikan pandangan dan saran, diharapkan Kepada seluruh OPD mempertimbangkan hal-hal yang akan merugikan pemerintah daerah, Mengevaluasi kepala OPD yang terkesan lalai dan tidak profesional, jika ini ditempatkan orang yang profesiaonal maka akan bisa memperkuat kinerja pemerintah. Meningkatkan PAD dan memfungsikan Bangunan tiga pilar, apalagi hotel Kuansing yang seharusnya sudah bisa difungsihkan untuk tempat menginap wisatawan pada saat pacu jalur 2018 namun sampai sekarang belum juga difungsihkan.
Reporter : Radian Ali
Editor :Tim Sigapnews
