Kesbangpol Kuansing Taja Pembinaan LSM, Ormas dan Yayasan
Sigapnews.co.id/ Teluk Kuantan- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kuansing taja pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Ormas dan Yayasan bertempat Gedung Kesenian Narosa Teluk Kuantan Senin,6/8/2018
Acara tersebut betemakan " Kita bangun kehidupan bermasyarakat berbangsa bernegara yang demokratis menuju Kabupaten Kuansing yang unggul,sejahtera, agamis, dan harmonis (Usaha)
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kuansing Liskar, mengatakan," Dari setiap Ormas dan LSM yang kita undang semuanya sudah terdaftar dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
Dari 168 LSM dan Ormas yang ada di Kabupaten Kuansing, tetapi karena keterbatasan tempat hanya sekitar 35 ormas dan Yayasan yang kita undang " ungkap Liskar.
"Dengan tumbuh kembangnya Ormas, LSM dan Yayasan ditengah masyarakat diharapkan selalu dapat membangkitkan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan fungsi masing-masing
Perkembangan politik dan keamanan akhir-akhir ini sepertinya memaksa pemerintah mengambil “jalan pintas†dalam menangani masalah ormas ini.
Kasus-kasus terorisme dan penyebaran ajaran radikal sepertinya membuat pemerintah untuk mengambil langkah lebih tegas, salah satunya dengan Perrpu no .2 /2017 ini, yang memberikan payung hukum bagi penindakan organisasi dan anggotanya terkait penyebaran ajaran radikal dan terorisme.
Di satu pihak saya bisa memahami mengapa pemerintah mengambil tindakan drastis ini. Indonesia sudah pada posisi darurat radikalisme" ungkap Liskar.
Dirinya menambahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Daerah urusan bidang ideologi dan kewaspadaan, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, ketahanan seni, budaya, agama dan ekonomi
Selaku Narasumber Eko Indriantanto dari Dirjen Politik dan Pemerintahan umum Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan, saat ini jumlah Ormas yang terdaftar di Kementerian dalam negeri per 1 Agustus 2018 berjumlah 386,697" ungkapnya saat menjadi narasumber di Gedung Kesenian Narosa Teluk Kuantan.
Ormas mempunyai mempunyai potensi besar bangsa dan berperan aktif mewujudkan cita-cita kemerdekaan, namun akan bisa berbahaya jika bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945
Dengan demikian, tentu butuh peraturan yang efektif mencegah, mengawasi dan menindak ormas yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar dan keutuhan NKRI," uja Eko
Dirinya juga menambahkan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Oganisasi Kemasyarakatan tidak memberikan payung hukum yang kuat bagi pemerintah untuk bertindak tegas terhadap ormas-orams tersebut.
Hal ini yang membuat pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
"Sikap ini untuk menjaga negara dari berbagai kemungkinan. Kalau dibiarkan, pada gilirannya bangsa kita tidak mampu lagi mengatasi, karena ini gerakan ideologis.
Sementara Mukhtar Narasumber dari Kesbangpol Kuansing mengatakan, Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
Sedangkan tujuan berdirinya Ormas itu, diantaranya adalah meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.
Reporter Radian Ali
Editor :Tim Sigapnews
