Kunker DPRD Kota Sawahlunto
Anggota DPRD Kuansing Terima Kunker BK-DPRD Kota Sawahlunto
Sigapnews.co.id/Teluk Kuantan-Badan Kehormatan punya peran vital menjaga harkat dan martabat anggota DPRD. Dibutuhkan kinerja maksimal agar menciptakan lingkungan yang sehat dan berdisiplin di tengah dinamika politik yang ada.
Dalam rangka itu, Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Sawahlunto melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Kuansing Selasa, 24/7/2018 Kunjungan dimaksudkan guna mendapatkan sejumlah pengetahuan dan informasi yang dinilai berharga sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja BK
Rombongan Kunker dari Kota Sawahlunto yang diketua Ketua DPRD Kota Sawah Lunto Adi Ikhtibar,SH, beserta Ketua Badan Kehormatan (BK) Kota Sawahlunto Jaswandi,SE dan diikuti anggota BK lainya, Elfita Rita Dewi, SH, Afdal,S.Si, Mukhsis,mm, Sri Hartati,SE, Noprison, Gita Gazali dan Devi Yundra
Rombongan diterima ketua BK- DPRD Kuansing Agus Samad,Sm,Hk, ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Rustam Efendi,S.Sos, Sekretaris Dewan Mastur,SE Pangestuti,SH serta Hamzah Alim
Menurut Adi Ikhtibar, SH kunjungan ke BK Kabupaten Kuansing kali ini, dilakukan untuk saling bertukar fikiran dan membahas terkait kewajiban-kewajiban BK selaku pengawas internal anggota dewan, terutama dalam penegakan disiplin anggota Dewan dalam kinerja sebagai pelayan masyarakat.
Di sisi lain, tugas BK DPRD sebenarnya tidak hanya mengawasi anggota dewan saja, tapi sebagai penjaga dan meningkatkan koordinasi untuk sama-sama saling menjaga disiplin di lembaga legislatif.
Ditambahkan Adi Ikhtibar SH Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk untuk melaksanakan dan menegakkan Tata Tertib dan Kode Etik yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
Badan Kehormatan sendiri mempunyai tugas memantau dan mengevaluasi disiplin serta kepatuhan terhadap moral, Tata Tertib dan atau Kode Etik dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD, serta meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD terhadap Sumpah atau Janji, Tata Tertib dan Kode Etik.
Termasuk melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan masyarakat serta melaporkan Keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dalam rapat paripurna DPRD dan merehabilitasi nama Pimpinan atau Anggota yang terbukti tidak bersalah.
Sementara hal yang sama dikatakan ketua BK-DPRD Kuansing Abu Samad Mengatakan, keberadaan BK diatur dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sesuai dengan Permendagri no 16 tahun 2010 tentang tata tertib dan perpu 1 dan 2 tahun 2014 pengganti undang-undang no 23 tahun 2014,
Dalam hal ini kedudukan BK sangat penting dalam lembaga legislatif dan merupakan norma bagi setiap anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kode etik.Selain itu, menjadi pedoman dasar dalam perilaku dan ucapan bagi anggota DPRD
Lembaga Badan Kehormatan itu memiliki kode etik dan hak untuk pengawasan terhadap anggota Dewan. Diantaranya dalam penegakan dispilin dan kinerja lainya. Dimana jika ada ditemukan permasalahan maupun pengaduan wajib untuk ditindak lanjuti dengan alasan sesuai fakta dan bisa dipertanggung jawabkan. Seperti adanya permasalahan melalui adanya laporan pengaduan, yang kemudian diproses sesuai tupoksi Badan Kehormatan.
Reporter : Radian Ali
Editor :Tim Sigapnews
