Vaksin MR
Hasil Pertemuan Silaturrahmi Ketua Umum MUI dan Menkes RI mengenai penggunaan Vaksin MR
Sigapnews.co.id/Jakarta- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RI) melaksanakan silaturrahim dan pertemuan dengan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk konsultasi keagamaan dan permohonan fatwa tentang imunisasi MR yang diprogramkan Pemerintah.
Pertemuan dilaksanakan Jumat (3/8/2018) lantai 2 Kantor MUI Jl. Proklamasi Jakarta mulai pukul 13.15 - 14.45. Pertemuan ini merupakan inisiasi kedua belah pihak, sebagai komitmen untuk menjamin kesehatan masyarakat dan menjamin hak beragama.
Kemkes mengajukan surat permohonan konsultasi keagamaan tanggal 24 Juli 2018, dan MUI berkirim surat kepada Menkes pada 25 Juli 2018.
Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua Umum MUI pusat KH. Ma'ruf Amin, wakil ketua umum, beberpa ketua dan wakil sekjen MUI, Direktur beberapa wakil direktur LPPOM MUI, serta Sekretaris, beberapa wakil sekretaris dan anggota Komisi Fatwa.
Sementara dari Kemenkes, hadir Menkes Ibu Nila Muluk, Dirjen P2P, Staf Ahli, serta Dirut PT. Biofarma selaku importir vaksin MR untuk program imunisasi MR. Rapat dipandu oleh Direktur LPPOM dan diberikan arahan langsung Ketua Umum MUI.
Dalam pertemuan tersebut, MUI pusat memberikan Fatwa Nomor 4/2016 menjelaskan: pertama, Imunisasi pada dasarnya dibolehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh (imunitas) dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu.
Kedua, Vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci.
Ketiga, Penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan/atau najis hukumnya haram. dan
Keempat, Imunisasi dengan vaksin yang haram dan/atau najis tidak dibolehkan
kecuali, digunakan pada kondisi al-dlarurat atau al-hajat, belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci, adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal.
Dalam forum tersebut dijelaskan mengenai permasalahan yang muncul untuk memperoleh jalan keluar, di antaranya
Pertama, Produk vaksin MR belum dimohonkan sertifikasi halal, sehingga belum ada pemeriksaan. Dengan demikian tidak bisa dikatakan bahwa vaksin yg diproduksi Serum Institut of India (SII) tersebut halal atau haram. Kemkes berkomitmen untuk memperhatikan aspek keagamaan dalam pelaksanaan imunisasi MR dengan konsultasi dan permhonan fatwa.
Adanya keresahan masyarakat mengenai kesimpangsiuran informasi tentang kehalalan perlu segera direspon secara bijak dan agar ada kepastian serta ada panduan keagamaan yang tepat.
Beberpa kesepakatan yang menjadi hasil pertemuan adalah Pertama, Menkes dan Dirut PT Biofarma sbg importir vaksin MR produksi SII berkomitmen u segera mengajukan sertifikasi halal atas produk vaksin MR dan permohonan fatwa ttg pelaksanaan imunisasi MR.
Kedua, menkes RI atas nama negara mengirim surat ke SII untuk memberikan dokumen terkait bahan2 produksi vaksin dan akses untuk auditing guna pemeriksaan halal.
Ketiga, Komisi Fatwa, atas permintaan Kemkes akan segera membahas n menetapkan fatwa ttg imunisasi MR dengan menggunakan vaksin MR produk SII dalam waktu secepatnya.
Keempat, menkes RI menunda pelaksanaan imunisasi MR bagi masyarakat muslim sampai ada kejelasan hasil pemeriksaan dari produsen dan ditetapkan fatwa MUI. Sementara untuk masyarakat yang tidak memiliki keterikatan tentang kehalalan/kebolehan secara syar'i, tetap dilaksanakan.
Reporter : Radian Ali/Ans
Editor :Tim Sigapnews
.jpg)
