Jawab Kekhawatiran PT RAPP, Barita Simanjuntak Tegaskan Operasional Berlanjut Tanpa PHK
Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H.
PEKANBARU – Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., menegaskan pemerintah telah menyiapkan langkah untuk menjaga keberlanjutan operasional PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) setelah izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perusahaan dicabut.
Penegasan tersebut disampaikan Barita dalam tanggapan yang beredar pada Sabtu (21/11/2026), menyusul kekhawatiran PT RAPP terhadap dampak pencabutan izin bagi karyawan, masyarakat, dan kegiatan usaha.
Barita memastikan pemerintah tidak mengabaikan aspek ketenagakerjaan dalam proses penertiban kawasan hutan tersebut.
“Tidak ada penghentian operasional. Tidak ada PHK untuk karyawan,” demikian penegasan yang ditampilkan dalam video tanggapannya.
Menurut Barita, pemerintah telah mempertimbangkan keberlanjutan kegiatan perusahaan sekaligus perlindungan hak pekerja dan kepentingan masyarakat.
Ia menjelaskan, pemerintah menyiapkan pengelolaan operasional melalui kolaborasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Skema tersebut diarahkan untuk memastikan kegiatan ekonomi tetap berjalan tanpa mengesampingkan penegakan aturan kehutanan.
Barita juga menekankan bahwa hak-hak karyawan harus tetap terlindungi sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah, menurutnya, berupaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keberlangsungan aktivitas ekonomi.
Sebelumnya, pemerintah mencabut izin PBPH PT RAPP seluas sekitar 338.536 hektare melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Keputusan tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap kegiatan perusahaan dan tenaga kerja yang menggantungkan penghidupan pada sektor industri kehutanan.
Meski demikian, Barita meminta masyarakat tidak terpancing informasi yang dapat menimbulkan keresahan.
“Masyarakat tidak perlu resah. Pemerintah sudah dan akan terus mengambil langkah-langkah yang terukur,” demikian pesan yang tercantum dalam video tersebut.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan tetap berpikir jernih dalam menyikapi perkembangan persoalan PT RAPP.
Ke depan, pelaksanaan skema pengelolaan oleh BUMN dan BUMD menjadi perhatian penting untuk memastikan perlindungan pekerja serta keberlanjutan kegiatan ekonomi di Riau.
Editor :Tim Sigapnews

