Protes Anti-Imigran Guncang Afrika Selatan, Ribuan Migran Mengungsi

JOHANNESBURG – Gelombang protes anti-imigran di Afrika Selatan semakin meluas setelah kelompok demonstran melakukan aksi dari rumah ke rumah untuk mencari warga asing yang diduga tidak memiliki dokumen resmi.

Aksi yang berlangsung di Johannesburg dan sejumlah kota lain pada pekan ini memicu kepanikan, mendorong ribuan migran meninggalkan tempat tinggal mereka, serta menimbulkan kekhawatiran baru terhadap stabilitas keamanan dan hubungan diplomatik di kawasan.

Menurut laporan Reuters, demonstran memasuki sejumlah permukiman di kawasan Alexandra, Johannesburg, dan menyerahkan orang-orang yang mereka curigai sebagai imigran tanpa dokumen kepada kepolisian. Beberapa di antaranya diketahui berasal dari Malawi dan Zimbabwe.

Seorang warga Zimbabwe yang diamankan bahkan mengaku memiliki Zimbabwean Exemption Permit (ZEP), dokumen resmi yang mengizinkannya tinggal dan bekerja di Afrika Selatan. Presiden Cyril Ramaphosa mengecam aksi main hakim sendiri dan menegaskan bahwa penegakan hukum hanya dapat dilakukan oleh aparat negara.

Gelombang demonstrasi dipicu oleh tingginya pengangguran, meningkatnya kriminalitas, serta perlambatan ekonomi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Sejumlah kelompok anti-imigran menuduh pekerja asing mengambil lapangan kerja warga lokal dan menekan pemerintah agar memperketat pengawasan perbatasan.

Namun, para ekonom mengingatkan bahwa sektor konstruksi, pertanian, transportasi, perdagangan, hingga usaha kecil di Afrika Selatan justru sangat bergantung pada tenaga kerja migran. Reuters mengutip data OECD dan ILO yang memperkirakan kontribusi pekerja migran mencapai sekitar 9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Afrika Selatan.

Kekerasan dan intimidasi yang menyertai aksi protes telah memicu eksodus warga asing. Reuters melaporkan lebih dari 38.000 warga Malawi dan sekitar 60.000 warga Zimbabwe memilih kembali ke negara asal mereka karena khawatir terhadap keselamatan. Situasi tersebut juga berdampak pada hubungan diplomatik.

Pemerintah Ghana menunda sejumlah agenda bilateral dengan Afrika Selatan, sementara Nigeria menyampaikan protes setelah melaporkan kematian dua warganya di tengah meningkatnya sentimen anti-migran.

Al Jazeera melaporkan bahwa organisasi-organisasi hak asasi manusia mendesak pemerintah Afrika Selatan mengambil langkah tegas untuk melindungi warga asing dari intimidasi dan kekerasan.

Sementara itu, Human Rights Watch, Amnesty International, dan International Organization for Migration (IOM) mengingatkan bahwa setiap negara memiliki kewajiban melindungi hak asasi seluruh orang di wilayahnya tanpa memandang kewarganegaraan maupun status migrasi.

Pengamat menilai krisis ini bukan sekadar persoalan imigrasi, melainkan juga mencerminkan tekanan ekonomi dan sosial yang semakin berat di Afrika Selatan.

Jika pemerintah gagal meredakan ketegangan, aksi anti-imigran dikhawatirkan terus meluas dan berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi maupun hubungan negara tersebut dengan negara-negara tetangganya di Afrika bagian selatan.