Cak Mus Desak Riau Segera Bentuk BUMD Sawit

PEKANBARU, siganews.co.id.                  —Potensi perkebunan Riau kembali mencuat setelah luas areal kelapa sawit diperkirakan menembus 3,4 juta hektare pada 2025. Merespons angka fantastis itu, Musliadi—anggota Tim Koalisi Pemenangan Wahid yang akrab disapa Cak Mus mendesak Pemprov Riau segera membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus sawit guna menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menata tata-niaga “emas hijau” secara profesional.

> “Kita punya komoditas unggulan yang jelas: sawit. Sudah semestinya Pemprov berpikir serius mendirikan BUMD yang fokus bukan hanya pada CPO, tetapi juga produk turunan bernilai tambah tinggi,” tegas Cak Mus dalam diskusi bersama media di Pekanbaru, Senin (14/6).

Dorong Verifikasi Kebun dalam Kawasan Hutan

Cak Mus menyorot masih banyaknya kebun sawit milik koperasi, perorangan maupun korporasi yang beroperasi di kawasan hutan dan saat ini dipasang plang Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

“Kami apresiasi langkah preventif negara lewat tim PKH. Tahap berikutnya, Pak Gubernur Wahid perlu membentuk tim verifikasi kebun sawit di kawasan hutan. Hasil verifikasi itulah yang menjadi dasar skema pengelolaan dan bisa disinergikan dengan BUMD Sawit,” paparnya.

Menurutnya, jika dikelola profesional, pendapatan sawit dapat berbalik mendukung pembangunan daerah dan menyejahterakan masyarakat, alih-alih hanya dinikmati segelintir korporasi.

Kritik Pedas untuk BUMD Pangan Bertuah

Dalam kesempatan sama, Cak Mus menilai kehadiran BUMD Pangan Bertuah anak usaha PT Riau Petroleum belum menyentuh kepentingan publik. Ia menyebut unit usaha yang baru meluncurkan Toko Pangan itu “sekadar seremonial” dan berpotensi membebani APBD.

“Saya heran, di mana letak keseriusan kajian FS-nya? BUMD seharusnya memberi dampak, bukan beban. Kalau buka toko saja bingung menanggung gaji staf, itu namanya perusahaan cangkang,” sentilnya.

Langkah yang Diusulkan

1. Segera rampungkan studi kelayakan BUMD Sawit dengan bisnis inti hilirisasi (oleokimia, biodiesel, pakan).

2. Bentuk tim verifikasi kebun sawit dalam kawasan hutan untuk data faktual dan skema legalisasi atau redistribusi.

3. Evaluasi kinerja BUMD Pangan Bertuah; alihkan fokus ke subsektor pangan strategis berbasis potensi lokal.

Mengapa Penting?

1. PAD Terangkat: Hilirisasi sawit berpeluang menambah miliaran rupiah per tahun.

2. Keadilan Ekonomi: Skema BUMD memungkinkan keuntungan sawit kembali ke masyarakat Riau.

3 Kontrol Lingkungan: Verifikasi membuka jalan penataan kebun ilegal agar ramah lingkungan.