Fraksi DPRD Meranti Soroti Penurunan Transfer Pusat dalam RAPBD 2026

Sigapnews.co.id, Meranti – DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 di Balai Sidang DPRD, Senin (24/11/2025). Rapat dipimpin Ketua DPRD H. Khalid Ali SE dan dihadiri Sekretaris Dewan Ery Suhairi, S.Sos, serta anggota dewan lainnya.

Paripurna ini merupakan tindak lanjut atas penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2026 oleh Wakil Bupati, sesuai Tata Tertib DPRD. Dalam forum tersebut, seluruh fraksi menyampaikan pandangan, masukan, sekaligus sikap politik terhadap arah kebijakan anggaran tahun depan yang diwarnai penurunan dana transfer pusat dan keterbatasan fiskal daerah.

Fraksi PDI Perjuangan, melalui Nina Surya Fitri, menekankan optimalisasi PAD lewat digitalisasi pajak dan penguatan BUMD, prioritas belanja modal produktif terutama infrastruktur dasar, penguatan layanan kesehatan dan pendidikan, reformasi birokrasi berbasis digital, serta program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan UMKM. PDI-P berkomitmen mengawal RAPBD agar berpihak pada rakyat.

Fraksi PAN menyoroti pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan poros desa yang rusak, serta meminta kehati-hatian menyikapi penurunan transfer pusat sekitar Rp200 miliar lebih dibanding tahun sebelumnya. PAN juga mempertanyakan penurunan target PAD meski ada kenaikan pajak tertentu, mendorong optimalisasi aset daerah dan BUMD, serta menyoroti kendala layanan digital kesehatan di wilayah minim jaringan dan kebutuhan rumah singgah bagi warga berobat ke Pekanbaru. PAN menyetujui RAPBD untuk dibahas lebih lanjut.

Fraksi PKB Plus PSI menyatakan dukungan penuh terhadap arah kebijakan RAPBD 2026, termasuk rasionalisasi belanja non-prioritas, fokus belanja modal pada infrastruktur strategis, serta transparansi dalam menyampaikan defisit. Fraksi ini menegaskan komitmen memperkuat indikator kinerja program dan inovasi peningkatan PAD.

Fraksi Golkar menekankan pentingnya transparansi, efisiensi, dan peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD. Prioritas yang disorot meliputi pemerataan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur kecamatan, penguatan sektor industri, pariwisata, pertanian, perikanan, serta sinergi lintas sektor.

Fraksi Gerindra mengapresiasi penyampaian RAPBD meski menilai terjadi keterlambatan dari jadwal regulatif. Gerindra mengkritisi perhitungan penurunan transfer pusat dan menyoroti pentingnya penyusunan anggaran sesuai regulasi, termasuk proporsi belanja wajib seperti pendidikan 20 persen dan infrastruktur 40 persen. Fraksi ini juga meminta pembangunan jalan poros Pulau Merbau dilanjutkan serta mendorong estimasi PAD disusun realistis.

Fraksi NasDem mengapresiasi penyusunan RAPBD yang mengacu pada tema penguatan transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, dan infrastruktur. NasDem menekankan pembayaran TPP, honor daerah, dan gaji desa tepat waktu, serta meminta optimalisasi PAD melalui digitalisasi dan penertiban potensi kebocoran.

Fraksi PKS menyoroti pentingnya target pendapatan yang realistis, efisiensi belanja, sinkronisasi pendapatan dan belanja agar defisit terkendali, serta percepatan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan. PKS juga mendorong penguatan dukungan bagi guru keagamaan.

Sementara itu, Fraksi PPP-Demokrat menekankan agar rasionalisasi anggaran tidak mengganggu layanan publik, menjaga kualitas belanja wajib pendidikan dan kesehatan termasuk program beasiswa, mempertahankan belanja infrastruktur strategis yang berdampak luas, meningkatkan PAD berbasis potensi riil, serta memastikan bantuan sosial tetap teralokasi bagi kelompok rentan.

Secara umum, seluruh fraksi sepakat agar RAPBD 2026 disusun secara realistis, efisien, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat, serta dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya dengan semangat kemitraan antara legislatif dan eksekutif. (Adv)