Suhardiman Amby: Perlu Dikaji Matang Penetapan Lahan Restorasi Gambut Riau
DPRD Riau, Fraksi Nasdem-Hanura, Suhardiman Amby(Photo: Dok.Sigapnews/Brian)
SIGAPNEWS.CO.ID | PEKANBARU - Adanya rencana Pemerintah Pusat dalam menetapkan lahan restoraai gambut di Propinsi Riau mendapat tanggapan serius dari kalangan Anggota DPRD Riau.
Salah satunya dari Anggota yang tergabung di Fraksi Nasdem-Hanura, Suhardiman Amby. Menurutnya hal ini ada untung dan ruginya bagi Provinsi Riau, jadi diminta harus ada kajian matang sebelum ditetapkan.
"Lahan yang akan direstorasi tetsebut sebagian besar merupakan ada milik masyarakat yang sudah lama ditempati. Bahkan masyarakar miliki sertifikatnya. Kalau direstorasi tentu lambat laun masyarakat akan tergusur dari lahannya senduri. Jadi ini perlu pemikran atau kajian matang," sebutnya mengemukakan salah satu kasus karena ada yang sudah jadi perkampungan dan desa seperti di Pulau Bengkalis, Rupat dan Kepulauan Meranti.
Disampaikan juga oleh sapaan akrab datuk ini, pemeruntah pusat diminta juga untuk tidak semena-mena dalam penetapan kawasan restorasi gambut tersebut. Kajian dan melakukan cek ke lapangan sangat perlu dilakukan apakah layak ditetapkan atau tidak.
"Kita minta ini nantinya benar-benar dicek dengan benar. Tidak ditetapkan xengan semena-nena. Sehingga tidak ada yang dirugikan,' sebutnya lagi mengingatkan.
Noviwaldy Jusman, Wakil Ketua DPRD Riau terkait akan adanya rencana restorasi lahan gambut di Riau oleh pemerintah pusat, dirinya sangat mendukung.
Pasalnya, luasnya lahan gambut Riau membuat banyaknya perusahasn dan masyarakat yang memanfaatkan dengan menanam tanaman kelapa sawit. Pemanfaatan lahan gambut yang tidak benar telah menimbulkan bencana, salah satunya kabut asap. (*)
Salah satunya dari Anggota yang tergabung di Fraksi Nasdem-Hanura, Suhardiman Amby. Menurutnya hal ini ada untung dan ruginya bagi Provinsi Riau, jadi diminta harus ada kajian matang sebelum ditetapkan.
"Lahan yang akan direstorasi tetsebut sebagian besar merupakan ada milik masyarakat yang sudah lama ditempati. Bahkan masyarakar miliki sertifikatnya. Kalau direstorasi tentu lambat laun masyarakat akan tergusur dari lahannya senduri. Jadi ini perlu pemikran atau kajian matang," sebutnya mengemukakan salah satu kasus karena ada yang sudah jadi perkampungan dan desa seperti di Pulau Bengkalis, Rupat dan Kepulauan Meranti.
Disampaikan juga oleh sapaan akrab datuk ini, pemeruntah pusat diminta juga untuk tidak semena-mena dalam penetapan kawasan restorasi gambut tersebut. Kajian dan melakukan cek ke lapangan sangat perlu dilakukan apakah layak ditetapkan atau tidak.
"Kita minta ini nantinya benar-benar dicek dengan benar. Tidak ditetapkan xengan semena-nena. Sehingga tidak ada yang dirugikan,' sebutnya lagi mengingatkan.
Noviwaldy Jusman, Wakil Ketua DPRD Riau terkait akan adanya rencana restorasi lahan gambut di Riau oleh pemerintah pusat, dirinya sangat mendukung.
Pasalnya, luasnya lahan gambut Riau membuat banyaknya perusahasn dan masyarakat yang memanfaatkan dengan menanam tanaman kelapa sawit. Pemanfaatan lahan gambut yang tidak benar telah menimbulkan bencana, salah satunya kabut asap. (*)
Editor :Tim Sigapnews
