Serapan APBD 2016 Pemprov Riau Belum Maksimal
DPRD Riau Gelar Sidang Paripurna Tanggapan Fraksi Terhadap LKPJ Gubri Tahun 2016
Wakil Ketua DPRD Riau H Sunaryo dan Sekdaprov riau Ahmad Hijazi saat menghadiri rapat Paripurna DPRD Riau pandangan umum Fraksi LKPJ Gubernur Riau Tahun 2016 Senin (3/4/2017)
Sigapnews.co.id | Pekanbaru - Sidang Pripurna DPRD Riau mengelar sidang sidang Paripurna dengan agneda tunggal Pandangan Fraksi Terhadap LKPJ Gubernur Riau Tahun 2016 di ruang Paripurna PDRD Riau, Senin (3/4), dihadiri 33 Anggota dari 65 orang keseluruhannya.
Sidang Paripurna kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua H Sunaryo, dari pihak Pemerintah Riau yang diwakilkan oleh Sekdaprov Ahmad Hijazi dan juga tampak dihadiri para asisten Pemprov Riau serta kepala Dinas.
Fraksi- fraksi di DPRD Riau memberikan tanggapan realisasi pelaksanaan pembangunan Provinsi Riau tahun 2016 dinilai banyak yang belum sesuai dengan program dan perencanaan awal. Pihak DPRD Riau menilai, masih ada pembangunan yang belum maksimal pelaksanaannya
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendapat masukan dari seluruh fraksi di DPRD Riau, terkait program-program yang memprioritas kesejahteraan masyarakat.
Tanggapan dari Fraksi Golkar yang disampaikan oleh Masgaul Yunus, menekankan pada pelaksanaan pembangunan di Provinsi Riau 2016 yang sejalan dengan rencana pembangunan Jngka Menengah Daerah dengan memuat Visi Riau demi terwujudnya Riau maju, masyarakat sejahtera, berbudaya melayu, berdaya saing tinggi untuk menurunkan kemiskinan, meningkatnya lapngan kerja serta pemantapan Aparatur Pemerintah.
Wakil ketua DPRD Riau H Sunaryo menyerahkan pandangan fraksi kepada Sekdaprov Riau Ahmad Hizazi
Wakil ketua DPRD Riau H Sunaryo menyerahkan pandangan fraksi kepada Sekdaprov Riau Ahmad Hizazi
"Terkait peningkatan efisiensi ,efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas untuk mencermati LKPJ mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagagalan," ujar Masgaul.
Persoalan yang disoroti oleh fraksi Golkar adalah mengenai peningkatan pelayanan publik pada sektor kesehatan, target realisasi program berjalan, peningkatan mutu sumber daya manusia baikdari segi kuantitas maupun kualitas.
"Peningkatankedisiplinan Aparatur Sipil banyak ditemukan ASN yang tidak berada di tempat kerja (kantor) pada jam kerja, razia satuan Pamog Kerja di warung kopi perlu diawasi kinerja ASN dilingkup Pemprov Riau," lanjut Masgaul.
Pihaknya turut mengapresiasikan program pengembangan pariwisata serta kerja nyata Pemprov Riau dengan pihak terkait dalam menekan bencana asap pada tahun lalu.
Fraksi Glkar berharap, kinerja pembangunan tahun sebelumnya, akan menjadi pondasi dan kunci keberhasilan pembangunan tahun berikutnya. Sehingga banyak perbaikan dan pembenahan yang biasa dilakukan oleh Pemprov Riau.
Oleh karena itu, Pemprov Riau dibidang perencanaan dan pelaksanaan harus harus memenuhikompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Berkaitan dengan kinerja pelaksanaan pembangunan pada berbagai program dan kegiatan sampai dengan tahun 2016, atau tahun kedua RPJM.
Ditambahkan Fraksi Golkar,pihak DPRD Riau meminta agar koordinasi pebangunan dengan Kabupaten/Kota harus lebih ditingkatkan, khususnya dalam pelaksanaan sharing program dan sharing budget, agar implementasinya dapat berjalan baik. Termasuk program yang bersinergi dengan daerah.
"Sehingga manfaatnya bagoi peningkatan kesejahteraan rakyat semakin optimal. Bila pemerintah Provinsi menempatkan tenaga pengawas disetiap kabupaten/ kota untuk memonitor dan mengevaluasi serta mengevaluasi kegiatan-kegiatan provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota," tambahnya.
Selain itu, lambatnya pembangunan di Provinsi Riau disebabkan tidak adanya skala prioritas pembanguanan yang seharusnya lebih mengutamakan urusan wajib dalam belanja langsung yang menjadi hak masyarakat. Beberapa realisasi urusan wajib masyarakat tersebut, memberikan gambaran tentang kualitas hidup masyarakat.
Dari fraksi PDIP menanggapi LKPJ Gubernur Riau 2016 disampaikan oleh Sugeng Pranoto, menekankan pada evaluasi apa yang sudah dilakukan dan proyeksi sebagai arahan kedepan. "Poin penting mengenai goncangan ekonomi dianggap sebagai dalih mencari kesalahan eksternal namun lalai dalam pelaksanaan internal," kata Sugeng.
Hal tersebut dilihat dari realisasi APBD tahun 2016yang hnaya 84, 19 persen, belum lagi kebiasaan sisa lebih pengggunaan anggaran mencapai 2 Triliun lebih pada tahun 2016 dan dana mengendap di Bank dianggap oleh fraksi PDIP bukan prestasi.
Selanjutnya, Fraksi PDIP menyorot bahwa Menteri RB yang menempatkan Provinsi Riau pada peringkat 25 seluruh Indonesia dengan status cc. Optimalisasi bantuan social juga menjadi bahasan dalam bahasan tersebut.
Fraksi Demokrat yang disampaikan oleh juru bicaranya Nasril menyampaikan pandangan mengenai penerapan the principle of goog financial government dalam pengelolaan keuangan daerah. "Penurunan angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan satker Provinsi Riau kami pandang sesuatu positif. Namun mohon tangkapan realitas angka tersebut sejauh mana berperan pada kesejahteraan masyarakat," Tanya Nursil.
Nursil juga mengatakan, pengentasan kemiskinan jika dibandingkan pada tahun 2015 dengan tahun 2016 terjadi penurunan. "Fraksi Demokrat pada pandangan Fraksi optimisme," ucap Nasril.
Fraksi PAN menanggapi LKPJ tahun 2016 ini pertumbuhan ekonomi memang meningkat tetapi masih dibawah tingkat nasional. Di Bidang kesehatan, pendidikan juga terdapat penurunan. Sektor Migas pertumbuhannya cenderung menurun. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 di Provinsi riau menurun. Pengangguran terbuka tidak ada transparansi laporan. Kinerja perangkat daerah dan serapan anggaran masih rendah.
Fraksi Gerindera Sejahtera juga hampir sama menanggapi tentang rendahnya angka pengentasan kemiskinan , keterbukaan lapangan kerja, Kinerja ASN dan peningkatan pelayanan publik.
Fraksi PKB memberi tanggapan tentang masih terbengkalainya jembatan Siak IV. Ini terlihat dari terbengkalainya material yang dikerjakan, ini bisa membahayakan masyarakat. Dibidang kesehatan Pemprov Riau belum terlihat adanya keseriusan dalam melayani masyarakat. Kemudian fraksi PKB juga mempertanyakan program CSR oleh perusahaan besar yang ada di wilayah Riau. "Mana buktinya program CSR ini yang mensejahterakan masyarakat," ujar fraksi PKB.
Fraksi PPP, Nasdem dan Hanura memberikan tanggapan penurunan angka penerimaan asli daerah yang masih sangat rendah. Ini indikasi bahwa capaian targetnya tidak sesuai. Ini semua perlu evaluasi yang menyeluruh terhadap keinerja Pemprov Riau.
Walauapun kinerja Pemprov Riau masih banyak yang dievaluasi namun sejumlah program tertentu menunjukan peningkatan yang signifikan. RPJM 2014-2019 pada umumnya belum mencapai maksimal. Kinerja tahun 2016 merupakan tahun strategis untuk mebcapai visi misi Riau 2020.
Sebelumnya Gubernur Riau Arsadyuliandi Rachman menyampaikan LKPJ Gubernur Riau tahun 2016vdalam rapat paripurna DPRD Riau, Kamis ( 23/3) di ruang sidang paripurna.
Setelah Gubri Andi rahman menyampaikan LKPJ 2016 dan menyerahkan kepada ketua DPRD Riau Septina Primawati Rusli didampingi wakil ketua Manahara Manurung, Sunaryo, dan Noviwaldi Jusman. (Advertorial)
Editor :Tim Sigapnews
