Wagub Minta Bawaslu Bertindak Tegas Terhadap Pelanggaran Pemilu

Padang I sigapnews.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral. Rakor tersebut dalam rangka menyamakan persepsi pengamanan dan menysukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019.

Hadir dalam rakor tersebut Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar Nasrul Abit, Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs Fakhrizal MHum, Kajati Priyanto, pejabat utama Polda Sumbar, Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), KPU, Bawaslu, Korem dan peserta rakor lainnya. Rakor tersebut bertema dengan tujuan terwujudnya pemilu 2019 yang aman, damai, sejuk, dan badunsanak.

Wagub Sumbar Nasrul Abit menyebutkan, rakor yang diselenggarakan tersebut berfokus pada keamanan selama masa penyelenggara pemilihan umum 2019.

“Melalui rapat ini pimpinan daerah kemudian dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak menerima uang terkait dengan pemilu dan masyarakat diharapkan tidak ikut menyebarkan berita hoax (bohong). Oleh karena itu pemerintah provinsi meminta bantuan kepada Bawaslu untuk melakukan tindakan terhadap pihak-pihak yang melanggar,” jelas Nasrul.

Lanjut Nasrul mengatakan, Pemprov Sumbar memfasilitasi jalannya Pemilu sehingga apabila ada masalah dapat langsung dikomunikasikan dengan pemerintah provinsi. Oleh karenanya diharapkan Bawaslu bisa mengawasi secara ketat dan tidak memberi kelonggaran.

“Pemilihan umum saat ini sangat ketat karena baik caleg maupun partai saling berusaha untuk memperoleh suara. Harapannya pemilihan umum dapat berjalan aman tanpa terjadi keributan dan saya juga berharap Walikota/Bupati segera berkoordinasi dengan Polres sehingga pemilu badunsanak dapat dilaksanakan di Sumatera Barat” tutup Nasrul Abit. 

Sementara itu, Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal mengatakan, rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai langkah kongkrit dalam menyamakan cara pandang terhadap proses pengamanan selama proses pemilihan umum dengan mengikutsertakan unsur pimpinan daerah. Saat ini di Sumatera Barat telah diarahkan 6.623 personel Polri dan TNI untuk proses pengamanan pemilu.

“Jumlah ini cukup besar karena tidak lepas dari ancaman yang kemungkinan akan terjadi terkait penyelenggaraan pemilu 2019,” ujar Fakhrizal.

Kapolda Sumbar tersebut juga menjelaskan saat ini masih rendah pemahaman masyarakat yang berdampak pada stabilitas pemilu. “Saat ini manifestasi politik tanah air sudah meningkat, pelanggaran-pelanggaran kampanye seperti black campaign ataupun politic money akan terus kami tindak lanjuti,” tukas Fakhrizal. (*)