Demo Guru Sertifikasi
PGRI Riau: Guru Sertifikasi Harus Kempiskan Perut
Ribuan guru sertifikasi kembali melakukan aksi damai di depan Kantor Walikota Pekanbaru, Jalan Sudirman, Rabu (20/3/2019) karena hingga kini belum ada kejelasan terkait tuntutan para guru tersebut. (Foto: Sigapnews.co.id/Ist).
SIGAPNEWS.CO.ID, PEKANBARU- Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Riau, Syahril mengaku sedih dengan sikap Pemerintah Kota Pekanbaru.
Ia menyayangkan adanya Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru No.7 tahun 2019 tentang pemberian tambahan penghasilan bagi pejabat, PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
Perwako Pekanbaru ini meniadakan tunjangan penghasilan bagi guru sertifikasi pada tahun 2019.
"Kita harus mengempiskan perut, sebab guru sertifikasi tidak lagi menerima tunjangan penghasilan," ulas Syahril, Rabu (20/3/2019).
Syahril mengaku heran karena Aparatur Sipil Negara (ASN) non guru lebih besar tunjangannya.
Padahal para guru bertugas tanpa kenal waktu. Mereka tidak diberi hak yang sesuai tugasnya.
Ia menilai para Guru Sertifikasi mestinya memperoleh hak yang lebih baik.
"Jangan pemerintah kota mengkerdilkan PGRI. Kita tidak rela guru tidak lagi menerima haknya," paparnya.
Syahril menyebut bahwa perjuangan bakal berlanjut. Para guru harus berjuang untuk memperoleh solusi terbaik.
"Jangan takut karena yang diperjuangkan adalah hak kita. Harus ada solusi terbaik," harapnya.
Selain itu, Syahril berpesan agar para guru bisa menggelar aksi damai dengan baik. Mereka harus menyampaikan aspirasi secara tertib.
"Tanggung jawab kepada anak didik harus tetap dijalankan. Perjuangan untuk hak dan mengajar harus sejalan," ujarnya.(*)
Liputan: Brian
Editor : Robinsar Siburian.
Ia menyayangkan adanya Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru No.7 tahun 2019 tentang pemberian tambahan penghasilan bagi pejabat, PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
Perwako Pekanbaru ini meniadakan tunjangan penghasilan bagi guru sertifikasi pada tahun 2019.
"Kita harus mengempiskan perut, sebab guru sertifikasi tidak lagi menerima tunjangan penghasilan," ulas Syahril, Rabu (20/3/2019).
Syahril mengaku heran karena Aparatur Sipil Negara (ASN) non guru lebih besar tunjangannya.
Padahal para guru bertugas tanpa kenal waktu. Mereka tidak diberi hak yang sesuai tugasnya.
Ia menilai para Guru Sertifikasi mestinya memperoleh hak yang lebih baik.
"Jangan pemerintah kota mengkerdilkan PGRI. Kita tidak rela guru tidak lagi menerima haknya," paparnya.
Syahril menyebut bahwa perjuangan bakal berlanjut. Para guru harus berjuang untuk memperoleh solusi terbaik.
"Jangan takut karena yang diperjuangkan adalah hak kita. Harus ada solusi terbaik," harapnya.
Selain itu, Syahril berpesan agar para guru bisa menggelar aksi damai dengan baik. Mereka harus menyampaikan aspirasi secara tertib.
"Tanggung jawab kepada anak didik harus tetap dijalankan. Perjuangan untuk hak dan mengajar harus sejalan," ujarnya.(*)
Liputan: Brian
Editor : Robinsar Siburian.
Editor :Tim Sigapnews
.jpeg)
