Novanto Dicekal, MKD: Bisa Ganggu Kinerjanya Sebagai Ketua DPR
Sigapnews.co.id |Jakarta - Ketua DPR Setya Novanto dicekal KPK ke luar negeri terkait kasus e-KTP. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR akan mengambil sikap jika Novanto terbukti terlibat dalam kasus e-KTP.
"Pada saatnya nanti ketika misalnya ini sudah ada suatu apakah dalam posisi sebagai terdakwa dan sudah mempunyai keputusan dari lembaga pengadilan, MKD akan mengambil suatu sikap," ujar Wakil Ketua MKD DPR Sarifuddin Sudding di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/4/2017).
MKD akan bersikap apabila sudah ada keputusan inkrah dari pengadilan terhadap Novanto. "Iya, karena ini sudah ditangani oleh institusi penegak hukum. Kita tetap mengedepankan asas presumption of innocence (praduga tak bersalah)," cetus Sudding.
Sekjen Hanura ini juga mengungkapkan internal MKD sudah rapat mengenai kasus e-KTP. Sudding menyebut pihaknya masih menunggu perkembangan kasus yang didalami KPK. Pencekalan terhadap Novanto pun juga dinilai dapat mengganggu fungsinya sebagai ketua DPR.
"Kemarin memang kita ada rapat pleno di internal MKD dan kita sudah menyepakati karena memang sudah sejalan tata tertib di MKD bahwa kasus ini sedang dalam proses hukum dan kita menunggu perkembangannya kasus ini ditangani oleh institusi penegak hukum," ujarnya.
"Ya, saya kira (pencekalan) ini sangat mengganggu ya, apalagi dalam posisi sebagai ketua DPR dengan hubungan-hubungan parlemen di lintas negara," imbuh Sudding.
Sebelumnya, mengenai pencekalan ini, Novanto mengaku siap dipanggil KPK kapan saja terkait kasus e-KTP. Meski proses pemanggilan dirinya sebagai dewan jika merujuk ke UU MD3 harus seizin Presiden Joko Widodo, Novanto akan tetap datang dipanggil tanpa proses itu.
"Saya siap kapan pun diundang atau dipanggil KPK karena ini proses hukum yang harus saya patuhi. Saya setiap saat selalu siap diundang," ucapnya, Selasa (11/4). (detik.com)
Editor :Tim Sigapnews
-1.jpg)
