Kasus BPJS Ketenagakerjaan
Penyidik: Ada Indikasi Penyimpangan Investasi Saham dan Reksadana di BPJS Ketenagakerjaan
Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.(Foto: Sigapnews.co.id/Ist).
SIGAPNEWS.CO.ID, JAKARTA - Penyidik Kejaksaan Agung telah menaikkan status kasus PT Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan ke penyidikan. Hal diberlakukan karena adanya temuan dugaan penyimpangan dalam investasi saham dan reksadana BPJS Ketenagakerjaan.
"Yang jelas menyangkut investasi saham dan reksadana, ada indikasi penyimpangan," ujar Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah di kantornya, Jakarta Selatan, pada Selasa, (19/1/2021).
Kendati demikian, Kejaksaan Agung belum dapat menyebutkan besar kerugian dalam kasus ini. Penyidik masih berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan perhitungan," ucap Febrie.
Pada 19 Januari 2021 kemarin, Kejaksaan Agung menaikkan status kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan dari penyelidikan ke penyidikan.
Sebanyak 20 orang pun diperiksa pada dua hari ini, 19-20 Januari 2021. Puluhan orang itu terdiri dari pejabat dan karyawan BPJS, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simajuntak.
Selain itu, lanjut Leonard, penyidik telah menggeledah Kantor Pusat BPJS pada 18 Januari 2021. "Yang disita penyidik adalah data dan dokumen," kata dia.
Kejaksaan Agung sebelumnya sudah membeberkan adanya penyelidikan atas investasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan. Penyelidikan dimulai dari adanya pengaduan masyarakat. Namun, tidak dirinci, sejak kapan penyelidikan tersebut didalami oleh penyidik di Gedung Bundar.(*)
Liputan: Piter.
Editor : Robinsar Siburian.
Editor :Tim Sigapnews
