Pasar Cik Puan
Gubri Syamsuar: Pasar Cik Puan Masih Dibahas dengan Pemko Pekanbaru
Pasar Cik Puan, yang masih dibahas Pemprov Riau dengan Pemko Pekanbaru. (Foto: Sigapnews.co.id/Ist).
SIGAPNEWS.CO.ID, PEKANBARU - Gubernur Riau Syamsuar beri harapan kepada pedagang Pasar Cik Puan Jalan Tuaku Tambusai, masih dibahas dengan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.
Kelanjutan pembangunan Pasar Cik Puan yang berada di Jalan Tuanku Tambusai memasuki babak baru setelah dibiarkan mangkrak selama 7 tahun karena perseteruan Pemprov Riau dan Pemko Pekanbaru.
Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar mengajak Pemerintah kota (Pemko) Pekanbaru duduk bersama membahas perosoalan ini dalam pertemuan yang dilakukan pada Selasa (2/4/2019) sore kemarin.
Usai rapat tersebut, Gubri, Syamsuar mengatakan bahwa yang pertama kali akan dilakukan untuk menyelesaikan persoalan pasar Cik Puan yakni mengenai asetnya, karena pada lokasi pasar tersebut, ada aset milik Pemprov Riau dan juga Pemko Pekanbaru.
"Dari data yang dimiliki, aset Pemprov Riau dipasar tersebut ada sekitar 15 ribu meter bujur sangkar. Kalau aset Pemko sekitar 7 hingga 8 ribuan meter, hanya saja bukti kepemilikan tersebut yang belum ada pada masing-masing pihak," katanya.
Saat ditanyakan apakah nantinya jika sudah selesai persoalan aset, pembangunan akan dilanjutkan dengan gedung yang lama atau membuat gedung baru.
Menurut Syamsuar hal itu yang masih akan dibahas bersama, pasalnya dari pihak Pemko Pekanbaru menginginkan agar kelanjutan pembangunan pasar tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.
"Kalau menurut saya, jika diarahkan kepada pihak ketiga, nanti harga sewa kios atau lapaknya bisa lebih tinggi. Jadi dikhawatirkan akan membebani para pedagang nantinya. Nah ini yang masih akan dibahas bersama untuk dicarikan jalan keluarnya," ujarnya.
Selain membahas perosoalan pasar Cik Puan, dalam rapat bersama dengan perwakilan dari pemerintah kabupaten dan kota se Provinsi Riau tersebut, juga dibahas beberapa hal mengenai pembangunan daerah Riau jangka panjang.
Termasuk juga pembangunan di daerah terpencil.
"Dalam rapat juga dibahas mengenai pembagunan insfratruktur yang ada di semua kabupaten/kota di Riau. Saat rapat juga ada perwakilan dari Kementerian PUPR melalui beberapa balainya," sebutnya.
Untuk itu, usai rapat tersebut Syamuar meminta kepada para bupati walikota untuk segera membuat usulan kepada menteri terkait untuk bantuan pembagunan infrastruktur.
Jika hanya mengandalkan APBD, tentu tidak bisa dilakukan secara keseluruhan dan dalam waktu yang cepat.
"Termasuk juga melaporkan pembangunan rumah sakit dan puskesmas yang mangkrak. Seperti di kabupaten Siak, Pelalawan, Indragiri Hilir dan juga Rokan Hulu. Jadi untuk pembangunan infrastruktur ini, target kita jangka panjang dan sudah bisa dimulai pada 2019 ini," katanya.
Sebelumnya, Pemko Pekanbaru menaruh harapan yang besar terhadap gubenur Riau yang baru ini.
Khususnya dalam hal penyelesaian pemasalahan pasar Cik Puan yang hingga kini tidak kunjung tuntas.
Pembangunan pasar Cik Puan yang berada di Jalan Tuanku Tambusai terhenti sejak tahun 2012.
Bangunan pasar ini pun akhirnya mangkrak dan dibiarkan terbengkalai hingga saat ini.
Persoalan status kepemilikan lahan yang tercatat di Pemko Pekanbaru dan Pemprov Riau digadang-gadangkan menjadi biang penyebab pasar ini tidak bisa dilanjutkan pembangunannya.
"Iya, mudah-mudahan ada titik terang dan bisa segera dituntaskan," kata Asisten II Bidang Pembangunan Setdako Pekanbaru, El Syabrina beberapa waktu lalu.
Seperti diketahui, sejak tahun 2012 lalu pembangunan pasar cik puan yang berada di Jalan Tuanku Tambusai dibiarkan mangkrak.
Sejumlah pedagang kembali mempertanyakan keseriusan Pemko Pekanbaru untuk melanjutkan pembangunan yang sudah menelan APBD Pekanbaru sekitar Rp 20 miliar ini.
Pedagang berharap pembangunan pasar cik puan yang sudah lama mangkrak bisa dilanjutkan pembangunannya.
Sebab selama bertahun-tahun mereka berjuala di kios-kios sementara yang ada di sekitar bangunan Pasar Cik Puan yang mangkrak tersebut. (*)
Liputan: Ariston.
Editor : Ariston Sitorus.
Kelanjutan pembangunan Pasar Cik Puan yang berada di Jalan Tuanku Tambusai memasuki babak baru setelah dibiarkan mangkrak selama 7 tahun karena perseteruan Pemprov Riau dan Pemko Pekanbaru.
Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar mengajak Pemerintah kota (Pemko) Pekanbaru duduk bersama membahas perosoalan ini dalam pertemuan yang dilakukan pada Selasa (2/4/2019) sore kemarin.
Usai rapat tersebut, Gubri, Syamsuar mengatakan bahwa yang pertama kali akan dilakukan untuk menyelesaikan persoalan pasar Cik Puan yakni mengenai asetnya, karena pada lokasi pasar tersebut, ada aset milik Pemprov Riau dan juga Pemko Pekanbaru.
"Dari data yang dimiliki, aset Pemprov Riau dipasar tersebut ada sekitar 15 ribu meter bujur sangkar. Kalau aset Pemko sekitar 7 hingga 8 ribuan meter, hanya saja bukti kepemilikan tersebut yang belum ada pada masing-masing pihak," katanya.
Saat ditanyakan apakah nantinya jika sudah selesai persoalan aset, pembangunan akan dilanjutkan dengan gedung yang lama atau membuat gedung baru.
Menurut Syamsuar hal itu yang masih akan dibahas bersama, pasalnya dari pihak Pemko Pekanbaru menginginkan agar kelanjutan pembangunan pasar tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.
"Kalau menurut saya, jika diarahkan kepada pihak ketiga, nanti harga sewa kios atau lapaknya bisa lebih tinggi. Jadi dikhawatirkan akan membebani para pedagang nantinya. Nah ini yang masih akan dibahas bersama untuk dicarikan jalan keluarnya," ujarnya.
Selain membahas perosoalan pasar Cik Puan, dalam rapat bersama dengan perwakilan dari pemerintah kabupaten dan kota se Provinsi Riau tersebut, juga dibahas beberapa hal mengenai pembangunan daerah Riau jangka panjang.
Termasuk juga pembangunan di daerah terpencil.
"Dalam rapat juga dibahas mengenai pembagunan insfratruktur yang ada di semua kabupaten/kota di Riau. Saat rapat juga ada perwakilan dari Kementerian PUPR melalui beberapa balainya," sebutnya.
Untuk itu, usai rapat tersebut Syamuar meminta kepada para bupati walikota untuk segera membuat usulan kepada menteri terkait untuk bantuan pembagunan infrastruktur.
Jika hanya mengandalkan APBD, tentu tidak bisa dilakukan secara keseluruhan dan dalam waktu yang cepat.
"Termasuk juga melaporkan pembangunan rumah sakit dan puskesmas yang mangkrak. Seperti di kabupaten Siak, Pelalawan, Indragiri Hilir dan juga Rokan Hulu. Jadi untuk pembangunan infrastruktur ini, target kita jangka panjang dan sudah bisa dimulai pada 2019 ini," katanya.
Sebelumnya, Pemko Pekanbaru menaruh harapan yang besar terhadap gubenur Riau yang baru ini.
Khususnya dalam hal penyelesaian pemasalahan pasar Cik Puan yang hingga kini tidak kunjung tuntas.
Pembangunan pasar Cik Puan yang berada di Jalan Tuanku Tambusai terhenti sejak tahun 2012.
Bangunan pasar ini pun akhirnya mangkrak dan dibiarkan terbengkalai hingga saat ini.
Persoalan status kepemilikan lahan yang tercatat di Pemko Pekanbaru dan Pemprov Riau digadang-gadangkan menjadi biang penyebab pasar ini tidak bisa dilanjutkan pembangunannya.
"Iya, mudah-mudahan ada titik terang dan bisa segera dituntaskan," kata Asisten II Bidang Pembangunan Setdako Pekanbaru, El Syabrina beberapa waktu lalu.
Seperti diketahui, sejak tahun 2012 lalu pembangunan pasar cik puan yang berada di Jalan Tuanku Tambusai dibiarkan mangkrak.
Sejumlah pedagang kembali mempertanyakan keseriusan Pemko Pekanbaru untuk melanjutkan pembangunan yang sudah menelan APBD Pekanbaru sekitar Rp 20 miliar ini.
Pedagang berharap pembangunan pasar cik puan yang sudah lama mangkrak bisa dilanjutkan pembangunannya.
Sebab selama bertahun-tahun mereka berjuala di kios-kios sementara yang ada di sekitar bangunan Pasar Cik Puan yang mangkrak tersebut. (*)
Liputan: Ariston.
Editor : Ariston Sitorus.
Editor :Tim Sigapnews
