Guru Honorer Tak Bisa Mengadu, Gubernur Sumut ke Papua
Puluhan guru honorer saat menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Rabu (25/10/2017).(Foto: Sigapnews/Pian)
SIGAPNEWS.CO.ID | MEDAN - Sejumlah guru honorer asal beberapa kabupaten dan kota di Sumut menggelar aksi di depan gerbang Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Rabu (25/10/2017).
Mereka hendak menyampaikan keluh kesah soal status mereka dan ingin bertemu langsung dengan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi.
Namun, niat para guru honorer ini bertemu dengan Erry terpaksa gagal.
Pasalnya, Erry dikabarkan tengah berada di Papua.
Para guru pun langsung membandingkan kepemimpinan Erry dengan Gubernur Sumut sebelumnya.
"Kami berharap tadi bisa ketemu Pak Gubernur, sama seperti Pak Syamsul (mantan Gubernur Sumut) menerima kami dulu," kata koordinator aksi, Andi Surbakti.
Andi mengatakan, bertemu dengan Gubernur Sumut lebih gampang semasa era Syamsul Arifin.
"Memang kita tidak puas karena tidak bertemu gubernur langsung. Katanya beliau sedang di Papua. Kenapa Pak Syamsul kami bisa ketemu, ini kok susah kali," kata Andi.
Pada aksi ini, Andi bersama sejumlah guru honorer meminta Pemprov Sumut menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat.
Mereka meminta Presiden Joko Widodo menepati janjinya semasa kampanye dulu, yakni mengangkat guru honorer menjadi PNS.
Kemudian, massa juga mendesak Pemprov Sumut agar memperhatikan kesehjahteraan para guru.
"Itu ada DAK (Dana Alokasi Khusus) yang diberikan ke pemerintah daerah. Dulu masa Pak Syamsul ada Rp 100 untuk guru PNS. Tapi setelah Pak Gatot selesai digantikan Pak Tengku, dana itu habis. Kami tidak tahu habis kemana," kata Andi.
Lebih lanjut, Andi juga menyinggung pilihan para guru honorer jelang Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2018-2023 mendatang.
"Pilihan ini kita serahkan ke masing-masing. Tapi jangan paten-paten saja, harus ada buktinya," kata dia.
Sementara itu, Kepala Bidang Formasi Pembinaan dan Kesejahteraan BKD Sumut Sahri Menan yang menjadi perwakilan Pemprov Sumut, mengatakan bakal menyampaikan aspirasi ini ke atasannya.
"Aspirasi ini akan saya sampaikan," katanya.(*)
Mereka hendak menyampaikan keluh kesah soal status mereka dan ingin bertemu langsung dengan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi.
Namun, niat para guru honorer ini bertemu dengan Erry terpaksa gagal.
Pasalnya, Erry dikabarkan tengah berada di Papua.
Para guru pun langsung membandingkan kepemimpinan Erry dengan Gubernur Sumut sebelumnya.
"Kami berharap tadi bisa ketemu Pak Gubernur, sama seperti Pak Syamsul (mantan Gubernur Sumut) menerima kami dulu," kata koordinator aksi, Andi Surbakti.
Andi mengatakan, bertemu dengan Gubernur Sumut lebih gampang semasa era Syamsul Arifin.
"Memang kita tidak puas karena tidak bertemu gubernur langsung. Katanya beliau sedang di Papua. Kenapa Pak Syamsul kami bisa ketemu, ini kok susah kali," kata Andi.
Pada aksi ini, Andi bersama sejumlah guru honorer meminta Pemprov Sumut menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat.
Mereka meminta Presiden Joko Widodo menepati janjinya semasa kampanye dulu, yakni mengangkat guru honorer menjadi PNS.
Kemudian, massa juga mendesak Pemprov Sumut agar memperhatikan kesehjahteraan para guru.
"Itu ada DAK (Dana Alokasi Khusus) yang diberikan ke pemerintah daerah. Dulu masa Pak Syamsul ada Rp 100 untuk guru PNS. Tapi setelah Pak Gatot selesai digantikan Pak Tengku, dana itu habis. Kami tidak tahu habis kemana," kata Andi.
Lebih lanjut, Andi juga menyinggung pilihan para guru honorer jelang Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2018-2023 mendatang.
"Pilihan ini kita serahkan ke masing-masing. Tapi jangan paten-paten saja, harus ada buktinya," kata dia.
Sementara itu, Kepala Bidang Formasi Pembinaan dan Kesejahteraan BKD Sumut Sahri Menan yang menjadi perwakilan Pemprov Sumut, mengatakan bakal menyampaikan aspirasi ini ke atasannya.
"Aspirasi ini akan saya sampaikan," katanya.(*)
Editor :Tim Sigapnews
