Pekanbaru - Gubernur Riau Abdul Wahid bersama Wakil Gubernur SF Hariyanto mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad pada Rabu (5/3/2025) untuk mengevaluasi fasilitas, pelayanan, dan tata kelola rumah sakit yang dikelola pemerintah daerah.

Setibanya di RSUD Arifin Achmad, Gubernur dan Wakil Gubernur didampingi Direktur RSUD Arifin Achmad, Wan Fajratul Maimunah, serta jajaran manajemen. Mereka meninjau berbagai ruangan, termasuk poliklinik, radiologi, ruang rawat inap, dan lokasi pengaduan pasien.

Dalam sidaknya, Gubernur Wahid menyoroti permasalahan keuangan rumah sakit, termasuk utang yang membengkak hingga Rp130 miliar per akhir 2024. Sebanyak Rp60 miliar di antaranya merupakan utang obat-obatan. Selain itu, terdapat klaim BPJS Kesehatan sebesar Rp40,9 miliar yang belum dibayar, yang seharusnya dapat membantu mengurangi beban utang rumah sakit.

"Salah satu persoalan utama adalah selisih pendapat antara rumah sakit dan BPJS terkait tarif obat, yang menyebabkan pendapatan BLUD sebesar Rp455 miliar dalam kurun waktu 2020-2022 tidak bisa ditagihkan," ujar Abdul Wahid.

Gubernur juga menemukan kelebihan pembayaran jasa pelayanan (Jaspel) sebesar Rp3,8 miliar yang belum dikembalikan ke kas BLUD RSUD Arifin Achmad. Ia menegaskan bahwa pembayaran insentif tenaga medis harus berdasarkan realisasi pendapatan, bukan estimasi.

Selain masalah keuangan, Gubernur Wahid menyoroti lamanya waktu tunggu hasil pemeriksaan MRI yang dinilai terlalu lama.

"Hasil MRI jangan sampai keluar terlalu lama. Saya minta maksimal dua atau tiga hari. Kalau sampai enam atau tujuh hari, pasien sudah keburu meninggal baru bisa ditangani," katanya.

Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya keramahan dalam pelayanan kesehatan.

"Saya ingin masyarakat yang berobat di sini merasa nyaman. Tadi saya lihat masih ada pegawai yang belum tersenyum. Pelayanan dengan sikap ramah sangat penting agar pasien merasa tenang," tambahnya.

Menanggapi arahan tersebut, Direktur RSUD Arifin Achmad, Wan Fajratul Maimunah, berjanji akan segera melakukan perbaikan dalam pelayanan dan manajemen rumah sakit.

"Kami akan meningkatkan pelayanan dan mempercepat proses pemeriksaan MRI agar lebih efisien," jelasnya.

Wan Fajratul juga mengakui bahwa beban keuangan rumah sakit sebagian besar berasal dari pelayanan kepada pasien yang membutuhkan bantuan pemerintah.

"Kami akan melakukan diskusi dan edukasi lebih intensif dengan pasien terkait biaya pelayanan. Untuk pegawai yang kurang ramah, kami akan memberikan sanksi tegas," pungkasnya.

Meski APBD Riau mengalami defisit, Gubernur Abdul Wahid menegaskan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat tidak boleh dikurangi.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD Arifin Achmad demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat," tutupnya.