Jalan Bandar Pulau, Museum Lubang Resmi Milik Kabupaten Asahan

JIKA ada satu aset budaya yang patut didaftarkan ke UNESCO dari Kabupaten Asahan, barangkali jalan menuju Kecamatan Bandar Pulau adalah kandidat paling serius. Bukan karena keindahan, tentu saja, tetapi karena keabadiannya, jalan itu sudah puluhan tahun tak tersentuh perbaikan, seolah pemerintah sedang mengawetkannya sebagai fosil peradaban lokal.

Di banyak daerah, jalan rusak dianggap masalah. Di Bandar Pulau, jalan rusak sudah menjadi identitas, bahkan mungkin lebih populer daripada jargon pembangunan mana pun. Pemerintah berganti, bupati berganti, kepala dinas silih berganti, lubang-lubangnya tetap konsisten. Kesetiaan macam ini jarang dijumpai di era modern.

Bahkan warga setempat kini bisa memprediksi masa depan dengan akurasi mengejutkan: “Tahun depan jalan ini diperbaiki?”

Jawaban kolektif mereka: “Tidak usah berharap, yang penting kami sehat.”

Dalam kacamata satir, kondisi ini sangat wajar. Sebab bagaimana pemerintah bisa fokus memperbaiki jalan, jika perhatian mereka mungkin sedang dipusatkan pada hal-hal yang lebih penting, seperti rapat koordinasi, seremonial potong pita, atau diskusi panjang tentang rencana pembangunan yang entah ke mana hilangnya?

Sementara itu, warga tetap diwajibkan untuk sabar. Sabar menghadapi tanah berlubang, sabar menghadapi motor rusak, sabar menghadapi mobil jungkel, bahkan sabar menghadapi janji yang diulang-ulang dengan kreatifitas minimal.

Di wilayah lain, orang menyebut jalan bergelombang sebagai “jalan rusak ringan”. Di Bandar Pulau?. Ini bukan gelombang, ini topografi baru.

Sulit memang membayangkan bagaimana sebuah jalan kabupaten bisa bertahan bertahun-tahun tanpa perbaikan, kecuali jika pemerintah sengaja ingin menjadikannya objek wisata adrenalin. Bahkan jika kelak dibuka wahana “Offroad Gratis Setiap Hari”, rasanya tidak ada yang akan kaget.

Saat ini, yang lebih mengejutkan justru adalah bagaimana warga masih bisa tertawa menghadapi situasi ini. Mereka sudah lama tahu bahwa menunggu perbaikan jalan di Bandar Pulau itu mirip menunggu sinyal HP di hutan, kadang muncul, tapi seringnya cuma harapan.

Jika pemerintah daerah membaca tulisan ini, satu pesan sederhana: “Jalan itu bukan monumen sejarah. Ia butuh diperbaiki, bukan dikenang.”

Karena pembangunan bukan soal slogan, tapi soal keberanian mengambil keputusan yang sudah terlambat bertahun-tahun. **

Penulis adalah Humas DPD Gerindra Jambi, warga Asahan bermukim di Jambi (alamat lengkap penulis ada di redaksi)