Advertorial
Upaya Pemkab Inhil Sudah Maksimal Bagi Perbaikan Harga Kelapa
TEMBILAHAN- Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terus berjuang dari segala sisi bagi perjuangan perbaikan dan peningkatan harga kelapa.
Penegasan ini disampaikan Pjs Bupati Inhil Rudyanto diwakili Asisten 2 Setdakab Inhil Afrizal pada Diskusi Bedah Harga Kelapa yang ditaja Pengurus Besar HIPPMIH Pekanbaru, Senin (7/5/18).
Seperti dari sisi produk hukum yang akan mengatur mengenai Sistem Resi (SRG) dan produk hukum lainnya. Jika saat ini produk hukum ini belum bisa berjalan disebabkan Pemkab saat ini sedang terus menyempurnakan naskah-naskah akademik untuk pelaksanaan.
Penegasan ini disampaikan Pjs Bupati Inhil Rudyanto diwakili Asisten 2 Setdakab Inhil Afrizal pada Diskusi Bedah Harga Kelapa yang ditaja Pengurus Besar HIPPMIH Pekanbaru, Senin (7/5/18).
Seperti dari sisi produk hukum yang akan mengatur mengenai Sistem Resi (SRG) dan produk hukum lainnya. Jika saat ini produk hukum ini belum bisa berjalan disebabkan Pemkab saat ini sedang terus menyempurnakan naskah-naskah akademik untuk pelaksanaan.
Sementara, dijelaskan Afrizal, selama persiapan tersebut Pemkab Inhil terus setiap tahunnya fokus kerja pada perkelapaan ini. Salah satunya adalah di bidang penyelamatan kebun kelapa yang tak pernah henti sejak beberapa tahun terakhir.
"Pemerintah itu kan harus mengurus masyarakat dari semua sisi. Disisi tata niaga, kita terus mengupayakan agar Perda Tata Niaga kita nantinya dapat berjalan maksimal. Disisi perkebunannya, kita tentu harus pula memikirkan bagaimana kebun-kebun kelapa masyarakat dapat kita selamatkan," kata Afrizal.
Saat ini, papar Afrizal, 72 persen masyarakat Inhil bergantung hidup dari kelapa. Maka tak heran, 400 ribu hektar kebun kelapa membentang luas di wilayah Inhil.
"Dari jumlah itu, yang dikuasai oleh perusahaan hanya 40 ribu hektar saja. Sisanya, mencapai 90 persen milik masyarakat dan 100 ribu hektarnya terancam rusak. Inikan menjadi fokus kerja kita juga. Sebab menyelamatkan kebun ini, tentu menjadi harapan masyarakat pula," terang Afrizal. (adv).
"Pemerintah itu kan harus mengurus masyarakat dari semua sisi. Disisi tata niaga, kita terus mengupayakan agar Perda Tata Niaga kita nantinya dapat berjalan maksimal. Disisi perkebunannya, kita tentu harus pula memikirkan bagaimana kebun-kebun kelapa masyarakat dapat kita selamatkan," kata Afrizal.
Saat ini, papar Afrizal, 72 persen masyarakat Inhil bergantung hidup dari kelapa. Maka tak heran, 400 ribu hektar kebun kelapa membentang luas di wilayah Inhil.
"Dari jumlah itu, yang dikuasai oleh perusahaan hanya 40 ribu hektar saja. Sisanya, mencapai 90 persen milik masyarakat dan 100 ribu hektarnya terancam rusak. Inikan menjadi fokus kerja kita juga. Sebab menyelamatkan kebun ini, tentu menjadi harapan masyarakat pula," terang Afrizal. (adv).
Editor :Tim Sigapnews
.jpg)
