Kejari Rohul Tangani 4 Perkara Pidsus Sampai Pertengahan 2018
Foto kasi intek dan awak media/ Sigaonews.co.id
Rohul (Sigapnews.co.id) - Sampai pertengahan 2018, Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hulu (Rohul) menangani perkara pidana khusus (Pidsus).
‎Kepala Kejari Rohul Freddy Daniel Simanjuntak SH, M.Hum, melalui Kasi Intelijen Kejari Rohul Ade Maulana SH, mengatakan ke empat perkara Pidsus ditangani ada yang masih tahap penyelidikan, pelimpahan, tahap kasasi di Mahkamah Agung, dan sudah yang ada yang putus.
Untuk perkara yang masih tahap penyelidikan yakni laporan pengaduan (Lapdu) di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Rohul.
"Untuk Lapdu KONI Rohul sudah penyelidikan dan tahap ke Pidsus," jelas Ade Maulana kepada Awak media yang di jumpai Rabu (30/5/2018).
Untuk perkara operasi tangkap tangan (OTT) Kepala Desa Rantau Binuang Sakti (RBS)‎ Fajri Amin dan Sekretaris Desa RBS Sarqoni, ungkap Ade Maulana,
"Sekarang kasus Desa RBS sudah di limpahkan ke pengadilan Tipikor pekan baru tinggal menunggu hasilnya lagi."Cakapnya
Perkara Pidsus lain ditangani Kejari Rohul yakni perkara Bimbingan Teknis (Bimtek) 148 aparatur desa‎ se-Rohul ke Batam dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Mei 2015, di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Rohul yang saat itu masih bernama Badan PMPD Rohul.
Pada perkara Bimtek, seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS Pemkab Rohul, Ari Kurnia Arnold sudah berstatus terdakwa.
Pada sidang di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru, Ari selaku mantan Camat Rambah Hilir tidak terbukti ‎bersalah, namun Jaksa Penuntut Umum Kejari Rohul mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
"Perkara Bimtek‎ tunggu kasasi di Mahkamah Agung," kata Ade Maulana.
Sedangkan untuk perkara korupsi dana Silpa APBDes Kepayang, Anten selaku mantan Kepala Desa kepayang
Kecamatan Kepenuhan hulu menjadi terdakwa tunggal dan divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru atau inchrah.
"Untuk perkara Kades kepayang sudah putus dan tidak ada upaya hukum,‎" tambah Ade.
Minimalisir Korupsi, Kejari Maksimalkan TP4D
Upaya meminimalisir praktik korupsi terjadi di Kabupaten Rohul,‎ ungkap Ade Maulana, Kejari Rohul terus menggalakkan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).
Pasca hari raya Idul Fitri 2018, diakui Ade, Seksi Intelijen Kejari Rohul akan maksimalkan sosialisasi TP4D kepada PPTK, Kepala Desa, sampai Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Usai Lebaran rencananya kami akan mengundang seluruh Kades, terkait penggunaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD), sebab ada fungsi TP4D di sana nantinya," jelasnya.
Ade Maulana mengakui masih banyak OPD di lingkungan Pemkab Rohul yang belum mengerti tentang fungsi TP4D, sehingga sosialisasi perlu ditingkatkan, sebagai upaya meminimalisir praktik korupsi dan mencegah terjadinya kerugian negara.
Seperti pada 2017 lalu, ungkap Ade, baru 6 OPD yang sudah bekerjasama dengan TP4D Kejari Rohul. Sedangkan pada 2018, hanya 3 OPD yang minta pendampingan TP4D, yakni Disdikpora Rohul, Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura Rohul,‎ dan Disperindag Rohul.
"‎Kita akan berkoordinasi dengan pak Bupati Rokan Hulu (H. Sukiman) agar OPD mau bekerjasama dengan TP4D. TP4D inikan menghilangkan keragu-raguan OPD dalam melaksanakan kegiatan," ujarnya.
Ade Maulana mengatakan untuk kerjasama dengan TP4D, dinas atau OPD lebih dulu menyurati pihak Kejari Rohul. Nanti akan ada surat balasan, kapan pihak OPD bisa ekspos tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.
Ade mengungkapkan pada kerjasama 2017 lalu, Kejari Rohul ada memberikan beberapa masukan kepada OPD sebelum melakukan kerjasama, seperti tentang tata cara pembuatan berkas kontrak.
"Jadi untuk pengawalan TP4D dimulai sebelum kontrak hingga PHO.‎ Kalau sudah pertengahan kegiatan tidak bisa," ungkapnya.
Ade Maulana mengharapkan seluruh OPD yang ada di Pemkab Rohul bersinergi dengan TP4D Kejari Rohul, sehingga PPTK di OPD tidak ragu untuk melaksanakan kegiatan ke depannya.
Selain OPD, tambah Ade, sejauh ini juga belum ada pemerintah desa yang minta pengawalan TP4D Kejari Rohul dalam pelaksanaan kegiatan DD atau ADD.
"Besar harapan kami pemerintah desa juga minta pengawalan TP4D, sehingga kegiatan yang dilakukan tepat sasaran, dan tidak terjadi kerugian negara," harap Kasi Intelijen Kejari Rohul, Ade Maulana
Editor :Tim Sigapnews
