DPP LPPNRI:Kami Pantau Penggunaan BLT, Ditengah Pandemi Covid 19
Dedi Syaputra Sagala
SIGAPNEWS.CO.ID, Pekanbaru- Menjadi perangkat desa tidak bisa sembarangan karena harus melalui beberapa tes, dan tidak seperti sebelum yang hanya menunjuk perangkat desa.
Dilakukan untuk melihat kemampuan guna menjalankan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (DPP LPPNRI) Riau, H Dedi Syaputra Sagala kepada suararaya.com, Jumat (24/4/2020).
Jadi, tegas Dedi, bila sudah sesuai ketentuan dan aturan, bisa dipastikan desa tersebut aman dari permasalahan. Apalagi melihat anggaran desa sekarang sudah cukup besar diberikan setiap tahun.
"Kepala daerah tidak bisa interfensi kepala desa karena dipilih rakyat. Sekali lagi saya minta jangan main-main dengan anggaran desa yang sudah diberikan," ujarnya.
Untuk diketahui, sebut Dedi, pemerintah mengucurkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga desa pada bulan April hingga Juni.
Dia mengatakan pengawasan ketat akan diterapkan dalam Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga desa yang terdampak wabah Covid-19.
Dia meminta pemerintah daerah , kepala desa, perangkat desa, Pendamping Desa dan juga masyarakat aktif mengawasi pelaksanaan program BLT ini .
"Kami akan laaporkan segera jika ada kejanggalan- kejanggalan di Lapangan," ujar Budi.
Dikatakan, program BLT untuk warga miskin di desa adalah salah satu upaya pemerintah meringankan beban masyarakat akibat wabah Covid-19. Progam BLT Desa ini sebagai wujud perhatian kepada warga desa yang menderita akibat imbas Corona
"Saya ingatkan kepala daerah, kepala desa se-Riau, jangan ada pihak yang memanfaatkan wabah Covid-19 untuk kepentingan pribadi, ternasuk mempermainkan dana BLT. Kami berharap tidak ada temuan- temuan dan kasus hukum nanti nya, " pungkasnya. ***
Editor :Tim Sigapnews
