Bangka Belitung
Gubernur Bangka Belitung Laporkan 16 ASN ke Polisi
Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman. (Foto: Dok. Sigapnews.co.id/Istimewa).
SIGAPNEWS.CO.ID, Jakarta - Sebanyak 16 aparatur sipil negara atau ASN di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaporkan Gubernur Erzaldi Rosman ke polisi. Laporan ke Kepolisian Daerah Bangka Belitung itu terkait sanksi non-job yang diterima mereka. Selain itu para ASN tersebut mengaku merasa dipermalukan di depan umum.
Perwakilan pegawai yang melapor itu, Hermanto mengatakan sanksi yang mereka terima sebagai bentuk penzaliman oleh Gubernur Erzaldi.
"Kita begitu saja dinon-jobkan tanpa tahu kesalahan. Sampai sekarang kalau ada kesalahan, saya dan rekan-rekan yang lain tidak pernah mendapatkan teguran maupun Surat Peringatan (SP) 1,2 dan 3," ujar Hermanto kepada wartawan di ruang Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Mapolda Bangka Belitung, Senin (5/8/2019) malam.
Hermanto mengisahkan ia dan sebagian rekan-rekannya sebelumnya mendapat undangan untuk mengikuti pengarahan. Sedangkan beberapa rekannya yang lain mendapat undangan untuk pelantikan.
"Tapi sampai di sana kami malah dinon-jobkan dan diumumkan di depan orang ramai saat pelantikan. Kami tanya apa kesalahan kami. Jawaban Gubernur terkait disiplin dan belum mempunyai sertifikat barang dan jasa. Faktanya ada banyak yang mempunyai sertifikat itu," ujar dia.
Menurut Hermanto, pihaknya menduga tindakan sepihak non-job itu terkait dengan beberapa ASN yang telat dan tidak ikut senam pagi.
"Ini sudah tidak layak lagi. Sudah semena-mena dan bentuk penzaliman. Laporan kami ke polisi ini belum diterima. Kami berencana mengajukan gugatan dan melaporkan masalah ini ke DPRD Bangka Belitung dan KASN (Komite Aparatur Sipil Negara)," ujar dia.
Pejabat Sementara Sekretaris Daerah Pemprov Bangka Belitung, Yulizar mengaku belum tahu soal protes para ASN tersebut.
"Saya belum tahu. Mau konfirmasi ke BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) dulu," ujar dia.
Namun Yulizar membenarkan alasan sanksi non-job sejumlah ASN tersebut dikarenakan tidak lulus ujian sertifikasi barang dan jasa.
"Mereka belum lulus sertifikat pengadaan barang dan jasa bagi eselon III dan IV. Jadi bukan karena tidak ikut senam," ujar dia.(*)
Liputan: Ardani
Editor : Robinsar Siburian
Editor :Tim Sigapnews
