Lawan Radikalisme
Unpad dan ITB Punya Kiat Lawan Radikalisme di Kampus
Deklarasi kampus anti radikalisme yang berlangsung di Unpad, Kota Bandung. (Foto: Sigapnews.co.id/Istimewa)
SIGAPNEWS.CO.ID, Bandung - Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) punya kiat sendiri untuk menghadapi radikalisme di dalam kampus. Unpad misalnya akan melawan radikalisme dengan kiat akademik seperti diskusi. Sementara ITB mendekati mahasiswa untuk mencegah anti-Pancasila.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB Bermawi Priyatna mengatakan, “Kalau radikal itu aliran dan pemikirannya tidak sejalan dengan Pancasila.†Pada 2018 ITB membekukan organisasi internal mahasiswa bernama Harmoni Amal dan Titian Ilmu (HATI) karena diyakini berafiliasi dengan sebuah organisasi masyarakat keagamaan yang dilarang, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia.
Lembaga kemahasiswaan, menurutnya, berinteraksi dengan Keluarga Mahasiswa ITB. “Mereka juga waspada terhadap aliran radikal,†ujarnya Sabtu, (3/8/2019). Toleransi diprioritaskan pada angkatan mahasiswa baru karena mereka berasal dari penjuru negeri yang beragam agama dan budayanya.
Ada pun dari kalangan dosen selama ini diklaim tidak ada yang terlibat radikalisme. “Kalau hanya sekedar diam saja untuk diri dan keluarga itu sih masih dalam batas yang rendah,†kata Bermawi. Beda kasusnya jika sudah mempengaruhi orang lain sehingga perlu tindakan.
Sementara Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unpad, Arry Bainus mengatakan pihaknya sulit memeriksa setiap akun media sosial mahasiswa, dosen, dan pegawai untuk menelusuri kaitan mereka dengan radikalisme. “Akun media sosial orang bisa mudah masuk dan keluar, daftar pakai nama lain, susah ngontrolnya,†kata Arry.
Kecuali, ujarnya, kalau ada kejadian lalu ditelusuri jejak digitalnya. Unpad akan melawan gejala radikalisme dengan cara akademik, yaitu diskusi. Sejauh ini kalangan mahasiswanya diklaim tidak ada yang terlibat dengan gerakan radikalisme, pun kalangan dosen.
Dia mengakui beberapa tahun lalu ada sekitar sepuluh dosen yang bermasalah. “Beberapa dosen sudah sadar kembali, yang ekstrem kita peringatkan dan tidak diberi sanksi,†ujarnya. Kondisi seperti itu juga, menurutnya, membawa dampak buruk karena civitas akademika jadi saling curiga.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir meminta kepada rektor perguruan tinggi dan direktur politeknik di Indonesia untuk mendata dosen, pegawai maupun mahasiswanya, untuk mencegah adanya paham radikalisme.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mensinyalir semua perguruan tinggi di Jawa dan Sulawesi terpapar paham radikalisme berbasis agama dengan kadar paparan yang berbeda di tiap kampus. Sementara hasil survei Badan Intelijen Negara ke 20 perguruan tinggi di 15 provinsi selama 2017 menghasilkan 39 persen mahasiswa antidemokrasi dan mereka tidak setuju Pancasila menjadi dasar negara Indonesia.(*)
Liputan: PIter
Editor : Robinsar Siburian
Editor :Tim Sigapnews
