Pemkab Siak Dukung Program Sekolah Rakyat, Pj Sekda Ikuti Rapat Nasional Bersama Kemendagri

Siak – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Siak, Fauzi Asni, bersama Kepala Dinas Sosial Wan Idris, turut serta dalam rapat nasional yang membahas pengendalian inflasi tahun 2025 serta sosialisasi pelaksanaan Program Sekolah Rakyat. Rapat ini digelar secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Pucuk Rebung, Kantor Bupati Siak, pada Senin (21/4/2025).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan diikuti oleh sejumlah kementerian, lembaga negara, serta pemerintah daerah dari seluruh wilayah Indonesia.

Dalam pemaparannya, Tito Karnavian menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan sangat miskin. Program ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam menghadirkan keadilan sosial di bidang pendidikan.

“Program ini dirancang agar pendidikan bisa diakses secara adil dan merata oleh semua kalangan, khususnya masyarakat yang berada dalam kelompok ekonomi terbawah,” ujar Tito.

Ia menegaskan, pendidikan menjadi kunci dalam memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, Sekolah Rakyat akan dibentuk sebagai sekolah berasrama yang menggabungkan kurikulum akademik dengan pembinaan karakter. Sasarannya adalah anak-anak dari kelompok 20 persen termiskin (desil 1 dan 2), yang akan melalui seleksi ketat meliputi pemeriksaan kesehatan dan verifikasi dokumen. Keluarga siswa juga diwajibkan menandatangani komitmen pendampingan.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa sampai April 2025, pemerintah telah menerima 356 usulan lokasi pembangunan. Dari total itu, sebanyak 200 lokasi akan dibangun lebih dahulu, dengan prioritas pada daerah dengan lahan siap pakai dan tingkat kemiskinan tinggi. Sebanyak 53 lokasi telah disurvei dan masuk dalam tahap perencanaan pembangunan. Ditargetkan, sekolah-sekolah ini mulai menerima siswa baru pada tahun ajaran 2025/2026 untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA, dengan kapasitas minimal 1.000 siswa per lokasi.

Setiap sekolah akan berdiri di atas lahan seluas 6 hingga 7 hektare dan akan dilengkapi fasilitas lengkap, seperti ruang kelas, asrama, sarana olahraga, dan perumahan bagi guru. Adapun distribusi lokasi meliputi 10 titik di Sumatera, 3 di Kalimantan, 8 di Sulawesi, serta beberapa titik lainnya di Papua, Maluku, Bali-Nusra, dan 26 titik di Pulau Jawa.

Mendagri juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah, mulai dari penyiapan lahan yang legal dan bersih dari sengketa, penyediaan tenaga pengajar, hingga koordinasi lintas instansi. Ia mengingatkan agar usulan yang diajukan tidak sekadar administratif, namun dibarengi dengan kesiapan riil di lapangan.

Tito juga menyoroti pentingnya penggunaan data sosial ekonomi yang terintegrasi secara nasional. Menurutnya, pemanfaatan data tunggal sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial, termasuk pendidikan, benar-benar tepat sasaran.

“Kita butuh data yang benar-benar akurat agar program ini bisa menjangkau mereka yang paling membutuhkan, terutama masyarakat miskin ekstrem,” tegasnya.

Sebagai bentuk motivasi bagi daerah, Tito juga mengusulkan adanya penghargaan berkala setiap enam bulan bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan.

Menanggapi hal tersebut, Pj Sekda Siak, Fauzi Asni menyambut baik program tersebut. Ia menyatakan bahwa Pemkab Siak siap mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya menciptakan pemerataan pendidikan.

“Program ini sangat luar biasa. Sekolah Rakyat memberi harapan besar bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk bisa mengenyam pendidikan yang layak, gratis, dan berkualitas,” pungkas Fauzi.(inf)