NPHD Untuk KPU dan Bawaslu di Tandatangani Gubri
Gubri tandatangani NPHD untuk KPU dan Bawaslu. (Photo: Sigapnews/Brian)
SIGAPNEWS.CO.I PEKANBARU - Sesuai dengan kesepakatan awal, Pemerintah Provinsi Riau hibahkan anggaran untuk pelaksanaan Pemiliha Gubernur Riau (Pilgubri) 2018 untuk dua instansi. Yakni, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Bantuan anggaran tersebut diberikan melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani malam tadi di Gedung Daerah, Selasa (4/7/2018). Ada pun untuk besarannya, untuk KPU Rp324 miliar, sementara untuk Bawaslu sebesar Rp84 miliar.
Penandatanganan NPHD tersebut juga disaksikan, Wagubri H Wan Thamrin Hasyim, Asisten III Kasiaruddin, Kepala BPKAD Riau Indrawati Nasution, Ketua KPU Riau Nuriamin, dan Ketua Bawalu Eddy Syarifuddin.
"Sesuai dengan kesepakatan awal, hari ini kita tandatangani dalam bentuk NPHD. Kita berharap nantinya semuanya berjalan aman dan lancar," kata Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Rabu (5/7/17).
Sementara, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Indrawati Nasution menyatakan NPHD yang langsung diteken Gubernur Riau tersebut sudah sesuai undang-undang serta proses pembahasan sejak tahun lalu bersama pihak terkait.
Untuk pencairan anggarannya dianggarakan pada APBD Riau 2017 ini dan APBD Perubahan nanti. Kemudian kucuran anggaran berikutnya dicairkan kembali pada 2018 mendatang.
Namun sebelum pencairan dilakukan, kewajiban KPU dan Bawaslu adalah membuka rekening dan melaporkan ke pemerintah pusat. Setelah proses itu selesai, barulah Pemprov Riau melakukan pencairan sesuai dengan peruntukannya.
"Jadi setelah KPU dan Bawaslu melapor ke pusat, kemudian ada tahapan administrasi lainnya lalu dibuka rekening. Jika sudah tuntas pencairannya sudah bisa dilakukan sesuai tahapan," jelas Indrawati.(*)
Bantuan anggaran tersebut diberikan melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani malam tadi di Gedung Daerah, Selasa (4/7/2018). Ada pun untuk besarannya, untuk KPU Rp324 miliar, sementara untuk Bawaslu sebesar Rp84 miliar.
Penandatanganan NPHD tersebut juga disaksikan, Wagubri H Wan Thamrin Hasyim, Asisten III Kasiaruddin, Kepala BPKAD Riau Indrawati Nasution, Ketua KPU Riau Nuriamin, dan Ketua Bawalu Eddy Syarifuddin.
"Sesuai dengan kesepakatan awal, hari ini kita tandatangani dalam bentuk NPHD. Kita berharap nantinya semuanya berjalan aman dan lancar," kata Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Rabu (5/7/17).
Sementara, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Indrawati Nasution menyatakan NPHD yang langsung diteken Gubernur Riau tersebut sudah sesuai undang-undang serta proses pembahasan sejak tahun lalu bersama pihak terkait.
Untuk pencairan anggarannya dianggarakan pada APBD Riau 2017 ini dan APBD Perubahan nanti. Kemudian kucuran anggaran berikutnya dicairkan kembali pada 2018 mendatang.
Namun sebelum pencairan dilakukan, kewajiban KPU dan Bawaslu adalah membuka rekening dan melaporkan ke pemerintah pusat. Setelah proses itu selesai, barulah Pemprov Riau melakukan pencairan sesuai dengan peruntukannya.
"Jadi setelah KPU dan Bawaslu melapor ke pusat, kemudian ada tahapan administrasi lainnya lalu dibuka rekening. Jika sudah tuntas pencairannya sudah bisa dilakukan sesuai tahapan," jelas Indrawati.(*)
Editor :Tim Sigapnews
