Kehadiran dan Kinerja ASN Masih Rendah, Tunjangan Daerah Belum Layak Dinaikkan

Padang I sigapnews.co.id – Akhir-akhir ini beredar kabar adanya
tuntutan kenaikan tunjangan daerah bagi aparatur sipil negara (ASN) di
lingkungan Pemprov Sumbar. Namun tuntutan tersebut yang
didengung-dengung belum dapat diwujudkan. Sebab, hal tersebut menyangkut
kondisi keuangan daerah.

Wakil Gubernur (Wagub) Nasrul Abit menjelaskan, dalam kondisi
keuangan daerah yang sempit dan terbatas, anggaran yang akan digunakan
untuk mewujudkan kenaikan tunjangan daerah itu dapat menyebabkan
anggaran pembangunan daerah tersedot. “Dengan kata lain, kenaikan
tunjangan daerah secara tidak langsung akan mengurangi berbagai
pembangunan yang manfaatnya jelas-jelas dirasakan langsung oleh
masyarakat,” terang Nasrul.

Oleh karena itu, imbuh Wagub, seandainya benar ingin dinaikkan, ASN
di lingkungan Pemprov Sumbar harus memberikan manfaat yang besar bagi
masyarakat. Antara lain dengan disiplin, tanggung, jawab, dan kinerja
yang optimal.

“Kalau begini kan tidak fair, minta kenaikan tunjangan tapi kehadiran
dan hasil kerja masih kurang. Ingatlah jika ada kenaikan berarti ada
dana pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat secara langsung akan
terpangkas,” ujar Wagub.

Ada kemaren salah seorang pejabat di BKD, soal ada draft penataan
sistem penggajian pemberian tunjangan dan fasilitas PNS menuju pada
sistem yang adil dan layak, yang berdasarkan tugas, tanggung jawab,
beban kerja serta kinerja dengan sistem single salary.

“Jika penghitungannya mampu memberikan keadilan bagi ASN secara
kualitas tentu akan memberikan amalan masuk surga, jika nanti
penghitungan itu sama rata,sama rasa, tidak membawa perubahan
produktifitas ASN, maka tanggung pulalah dosanya,” tandas Nasrul. (*)