Tempati Gedung Baru, OJK Sumbar Perlu Awasi Lembaga Keuangan Hingga ke Daerah-daerah

Padang I sigapnews.co.id – Munculnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bodong di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan tentunya meresahkan masyarakat. Oleh karenanya masyarakat jangan sampai menjadi korban dari BPR di desa atau nagari yang belum tentu kualitas dan pengelolaan keuangan.

Demikian disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit saat meresmikan gedung kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar. Hadir dalam peresmian gedung tersebut Forkopimda se-Sumbar, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI), Wakil Ketua OJK Pusat, serta pejabat OJK serta pimpinan industri jasa keuangan.

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit mengatakan, banyak masyarakat di desa atau kabupaten yang tidak terjangkau ke kota untuk menyimpan uang sehingga mengandalkan BPR terdekat yang belum terjamin keamanannya.

Tidak hanya itu, perkreditan Bank terhadap pegawai negeri sipil yang seharusnya dipotong 30 %, tapi dipotong keseluruhan gajinya yang mengakibatkan penurunan kinerja pegawai

“Kita berharap kapada OJK perlunya peningkatan pengawasan terhadap BPR, yang belum berkompeten untuk dibina agar bisa menjaga uang masyarakat lebih baik dan meningkatkan pengawasan terhadap perkreditan agar tidak merugikan PNS dan masyarakat,” ungkap Nasrul Abit.

Sementara itu, Wakil Ketua OJK Pusat Nurhaida menekankan kepada OJK provinsi dan kabupaten untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dari sektor jasa keuangan dan investasi bodong yang ditawarkan. “Jika uang sudah disalah gunakan maka sulit untuk dikembalikan lagi,” ujarnya.

OJK Sumbar yang sudah berdiri sejak 31 Desember 2013 sebelumnya berada di lantai 2 gedung perwakilan BI Sumbar. Ketua OJK Sumbar Darwisman berharap dengan gedung baru ini dapat melayani stekholder serta masyarakat lebih baik lagi. (hms/man)