Polda Riau Inisiasi Rakor Kasus Karhutla dengan Sistem Peradilan Pidana
SIGAPNEWS.CO.ID | PEKANBARU, Kepolisian Daerah (Polda) Riau menginisiasi Rapat Koordinasi kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dengan Criminal Justice Sistem (CJS) alias Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang terintegrasi secara modern.
Inisiasi SPP Karhutla yang dilakukan oleh Polda Riau agar kepastian hukum dan keadilan dapat diterima seluruh pihak yang terkait dalam kasus Karhutla.
Koordinasi CJS terintegrasi digelar hari ini, Selasa (22/10/19) pagi sekitar pukul 09.00 wib di salah satu Hotel yang dihadiri oleh Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setia Imam Efendi SH SIK MSI dan dihadiri oleh JPU Kejaksaan Tinggi, Hakim Pengadilan Tinggi, Ahli Pidana lingkungan Hidup dan korporasi dari USU, Kementrian lingkungan Hidup, KLH Prov Riau, Balai KLH divisi Sumatera, Balai Tanaman Holtikultura Provinsi Riau serta penyidik jajaran Polda Riau.
"Ini (koordinasi CJS) untuk menyatukan persepsi dalam proses penanganan Tindak Pidana Karhutla, sehingga berjalan secara profesional dan proporsional," ungkap Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto, Senin sore.
Melalui pertemuan ini, terang Sunarto, baik Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim, mendapat tambahan dan penyegaran bahan terkait Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang disampaikan Ahli pidana Lingkungan Hidup dan Korporasi dari USU. Diharapkan menambah wawasan dan profesionalisme," ujarnya.
Dalam koordinasi ini, kata Sunarto, selain menghasilkan kata sepakat bahwa kasus Karhutla harus di tuntaskan sampai keakarnya, juga membuka wawasan menghilangkan ekslusivisme lembaga agar efektif dan efisien hingga ke Persidangan.
"Tadi (dalam koordinasi) menyepakati bahwa kasus Karhutla ini tidak hanya di permukaan saja dituntaskan, tapi harus sampai ke akarnya serta dilaksanakan dengan profesional dan proporsional sesuai aturan yang berlaku dan tidak berlarut-larut," ucap Kabid Narto
Editor :Tim Sigapnews
