Visi Indonesia
Moeldoko Bantah Pidato Jokowi Abaikan Isu HAM dan Korupsi
Pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Jokowi dan Ma'ruf Amin beserta Istri menyapa warga saat acara "Visi Indonesia" di Sentul International Convention Center, Bogor, Minggu (14/7/2019). (Foto: Sigapnews.co.id/Ist).
SIGAPNEWS.CO.ID, Jakarta - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko membantah Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengabaikan isu hak asasi manusia (HAM) dan pemberantasan korupsi. Menurut dia, tidak munculnya dua isu tersebut dalam pidato Visi Indonesia Jokowi tadi malam hanya masalah teknis.
"Jadi begini, semua tidak dioleskan dalam kata-kata," kata Moeldoko di kantornya, Jakarta, Senin, (15/7/2019).
Moeldoko mencontohkan, pernyataan Jokowi yang meminta semua anggaran APBN tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat merupakan bentuk sikap antikorupsi.
"Itu sebuah bentuk tidak ada penyimpangan-penyimpangan korupsi di situ, jadi itu cara memahaminya," ujarnya.
Terkait isu penegakan HAM, Moeldoko berdalih Jokowi tetap memperhatikan hal itu. Ia mencontohkan sikap Jokowi yang mempersilakan terpidana pelanggaran UU ITE, Baiq Nuril, untuk mengajukan amnesti. "Tidak mengabaikan sama sekali. Buktinya soal-soal seperti Baiq ini,", ujarnya.
Sebelumnya, dalam pidatonya tentang Visi Indonesia 2019-2024 di Sentul, Bogor, Jokowi membeberkan lima fokus kerja pemerintahannya ke depan. Pertama, pembangunan infrastruktur teknologi terus dilakukan. Kedua, prioritas pembangunan Sumber Daya Manusia. Ketiga, mengundang investasi dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Keempat, reformasi birokrasi. Kelima, penggunaan APBN yang tepat sasaran..(*)
Liputan: Maman Sugiri
Editor : Robinsar Siburian.
"Jadi begini, semua tidak dioleskan dalam kata-kata," kata Moeldoko di kantornya, Jakarta, Senin, (15/7/2019).
Moeldoko mencontohkan, pernyataan Jokowi yang meminta semua anggaran APBN tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat merupakan bentuk sikap antikorupsi.
"Itu sebuah bentuk tidak ada penyimpangan-penyimpangan korupsi di situ, jadi itu cara memahaminya," ujarnya.
Terkait isu penegakan HAM, Moeldoko berdalih Jokowi tetap memperhatikan hal itu. Ia mencontohkan sikap Jokowi yang mempersilakan terpidana pelanggaran UU ITE, Baiq Nuril, untuk mengajukan amnesti. "Tidak mengabaikan sama sekali. Buktinya soal-soal seperti Baiq ini,", ujarnya.
Sebelumnya, dalam pidatonya tentang Visi Indonesia 2019-2024 di Sentul, Bogor, Jokowi membeberkan lima fokus kerja pemerintahannya ke depan. Pertama, pembangunan infrastruktur teknologi terus dilakukan. Kedua, prioritas pembangunan Sumber Daya Manusia. Ketiga, mengundang investasi dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Keempat, reformasi birokrasi. Kelima, penggunaan APBN yang tepat sasaran..(*)
Liputan: Maman Sugiri
Editor : Robinsar Siburian.
Editor :Tim Sigapnews
