Kabupaten Meranti Pemkab Termuda di Riau, Capai Maturitas SPIP Level Tiga

Sigapnews.co.id | Selatpanjang - Sebagai kabupaten termuda di Provinsi Riau, Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi satu di antara empat kabupaten di Provinsi Riau yang telah meraih tingkat Maturitas SPIP Level 3. Hal ini tidak terlepas dari komitmen yang kuat serta keyakinan bahwa penyelenggaraan SPIP bukan hanya suatu kewajiban, tapi merupakan kebutuhan menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

"Pencapaian Maturitas SPIP Level 3 harus dijaga, dipelihara dan ditingkatkan. Terutama bagi OPD yang belum disampel, harus segera mempersiapkan diri untuk melakukan Self Assesment." demikian disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs H Said Hasyim di hadapan sekitar 200 peserta, pada acara Workshop dan Penyerahan Hasil Quality Assurance (QA) atas Penilaian Tingkat Penyelenggaraan SPIP (Self Assessment) Level 3 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, sesuai Surat Pengantar Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) Nomor SP-1252/D3/02/2018,  pada hari Rabu (26/9/2018) di Ballroom Afifa, Kota Selat Panjang, Meranti.

Hadir dalam acara itu Inspektur Kepulauan Meranti Drs. Suhendri,Kajari Meranti Budi Rahardjo SH, Ketua Komisi A DPRD Meranti Edy Mashudi SPdi M.Si, Asisten III Sekda Meranti Drs. Rosdaner, Kepala Dinas/Badan, Kepala Bagian Humas Protokol Meranti Hery Saputra SH serta Kabag lainnya, para Camat Se-Kabupaten Meranti, Kades dan perwakilan Instansi terkait.

Selain penyerahan hasil QA SPIP oleh Kepala Perwakilan BPKP Riau Dikdik Sadikin kepada Wabup Kepulauan Meranti Said Hasyim tersebut, acara tersebut juga diisi dengan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) Tahun 2018.

Sebagai Pemda yang baru dibentuk pada September 2009, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menunjukkan komitmen kepada SPIP yang patut diacungi jempol. Hanya selang satu tahun Pemkab dibentuk, terbit Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 52 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Bahkan tahun lalu, Pemkab Kepulauan Meranti pun telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko.

Dalam hal proses itu, Inspektorat Meranti yang dikomandoi Inspektur Suhendri bersama jajarannya, selalu mendorong OPD-OPD di Pemkab Kepulauan Meranti untuk menerapkan SPIP.  Meskipun di lapangan dijumpai berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah dan kompetensi auditor dan keterbatasan anggaran serta sarana dan prasarana, namun upaya dengan tekad itu terus berjalan. Itu sebabnya, selain level SPIP, Suhendri pun tengah menggesa inspektoratnya untuk meningkatkan Level Kapabilitas APIP yang saat ini masih di Level 2 untuk mencapai Level 3.

Karena itu, Wabup Kepulauan Meranti Said Hasyim meyakini bahwa penyelenggaraan SPIP Level 3 bukan sekadar angka di atas kertas. “SPIP bukan hanya suatu kewajiban, tapi lebih jauh lagi, SPIP merupakan kebutuhan menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Faktor kunci keberhasilan kami adalah komitmen dari Kepala Daerah, Inspektorat serta Pimpinan Tinggi hingga jajaran staf serta pembinaan dan pendampingan intensif dari BPKP Pusat dan Perwakilan BPKP Provinsi Riau” lanjut Said Hasyim.

Wakil Bupati Kepulauan Meranti juga berpesan agar jajarannya terus menciptakan lingkungan kerja dengan budaya pengendalian internal yang baik.  Sejak lini pertahanan pengendalian pertama dalam kerangkaFour Lines of Defense, yaitu manajemen, harus memahami kegiatan dan bagaimana pengendaliannya. Biarlah kita dibilang nyinyir daripada memperbesar risiko kesalahan,” tukas Drs H. Said Hasyim.

Untuk itu, Wabup Meranti itu berpesan agar seluruh jajaran OPD harus mau dibina dan jangan segan untuk bertanya kepada BPKP, BPK atau KPK apabila ada keraguan dalam menjalankan tupoksi.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Dikdik Sadikin didampingi Korwas Bidang APD Sumirat pagi itu, selain menyampaikan laporan dengan surat pengantar Deputi PPKD, juga  memberikan apresiasi kepada Bupati Kepulauan Meranti berupa piagam penghargaan.

Menurut Dikdik, pencapaian tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Level 3 Pemkab Kepulauan Meranti juga berkorelasi dengan pencapaian lain, diantaranya, opini WTP yang telah diraih lima tahun berturut-turut, nilai LAKIP B, nilai LPPD yang Tinggi serta Kapabilitas APIP level 2.

Kaper BPKP Riau itu memberikan pesan kepada Wakil Bupati agar seluruh jajaran Pemkab Kepulauan Meranti terus berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan prestasi-prestasi tersebut. “Kita ingin implementasi SPIP dapat mewujudkan tujuan bernegara melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan Laporan Keuangan, keamanan aset negara serta ketaatan terhadap peraturan.” ujar Dikdik.

Walaupun telah mencapai Level 3 Maturitas SPIP, Kaper BPKP Riau, sesuai surat Deputi PPKD, mengingatkan Wakil Bupati Kepulauan Meranti akan beberapa hal yang perlu disempurnakan, atau disebut juga area of improvement (AOI), berupa peningkatan atau penguatan beberapa parameter sub unsur di dalam SPIP.

"Terkait dengan hal itu, kami menyarankan kepada Bupati Kepulauan Meranti untuk mengintruksikan Sekretaris Daerah dan Inspektur Kabupaten Kepulauan Meranti selaku Ketua Satgas SPIP dan Tim penilai untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan SPIP Kabupaten Kepulauan Meranti secara berkala. Hal mana komitmen itu juga harus tergambar dengan anggaran yang mendukung kinerja Inspektorat", ujar Kaper BPKP Riau.

Dari penilaian pihaknya terhadap 4 aspek, Kabupaten Meranti dapat skor 92.39, sementara dari 5 unsur yang ada menempatkan skor Meranti 3.158.

 

Hebatnya lagi yang meraih nilai SPIP Level 3 Se-Kabupaten Kota di Riau hanya 4 Kabupaten, namun dari 4 Kabupaten itu hanya Meranti yang meraih nilai SAKIP B.

 

Menurut Dikdik, adanya sistem pengendalian pemerintah agar semua kegiatan berjalan dengan baik dan tidak berujung pada permasalahan hukum. Seperti diketahui saat ini banyak pejabat yang galau dalam melaksanakan pekerjaan dengan baik, yang menyebabkan terjadinya Silpa Anggaran, tidak beredarnya uang dimasyarakat yang berakibat pada perlambatan pembangunan.

 

Untuk itu dikatakan Diddik, BPKP Riau siap membantu memberikan peringatan dini kepada pejabat OPD sebelum terjadi resiko yang berat. Oleh karena itu dikatakan Dikdik, SPIP bukan hanya sekedar alat tetapi harus disertai dengan tindakan dilapangan.

 

Perspektif SPIP dijelaskan Dikdik memiliki beberapa unsur, yakni pertama adalah pemantauan pengendalian intern, informasi dan komunikasi, kegiatan pengendalian, penilaian resiko, lingkungan pengendalian.

Khusus, kepada Inspektur Kabupaten Kepulauan Meranti, Dikdik meminta agar menerbitkan laporan hasil penilaian maturitas SPIP (Self Assessment) sesuai dengan hasil QA yang telah dilakukan oleh BPKP.

Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Said Hasyim mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran Pimpinan Tinggi dan staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti atas upaya meningkatkan tingkat Maturitas SPIP ke level 3 di tahun 2017. Terima kasih juga disampaikan kepada BPKP, yang telah mendorong dan memberikan arahan serta bimbingan teknis kepada Satgas SPIP di seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, secara berjenjang, tentunya turut memberikan kontribusi kepada Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian keselarasan antara Pusat dan Daerah menjadi keniscayaan dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia." ujar Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Said Hasyim pagi itu.

Acara penyerahan hasil QA Maturitas SPIP tersebut disambung dengan pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sekedar informasi, pada kesempatan itu selain menyerahkan hasil Quality Assurance dan Piagam Penghargaan SPIP Level 3, juga dilakukan pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Tahun 2018.

 

Langkah awal pembangunan Zona Integritas di Kepulauan Meranti adalah menetapkan OPD sebagai Zona, diantaranya RSUD, dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Teradu, OPD ini dipilih dengan alasan karena dianggap unit penting dan startegis dalam hal pelayanan publik.

 

Hal itu sesuai dengan tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan, akuntable dan bebas KKN, dengan begitu tercipta penetaan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara tepat dan profesional.

 

Akhir kata Wakil Bupati H. Said Hasyim berharap, dengan penetapan tingkat Maturitas SPIP dilingkungan Pemkab. Meranti di Level 3, dan Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas KKN dapat memberikan manfaat besar pada kemajuan daerah Kepulauan Meranti dalam mewujudkan Good Goverment dan Clean Goverment. (Sumber BPKP). Advertorial