Pemprov Riau Tegaskan Dukungan Penuh untuk Sensus Ekonomi 2026 Bersama BPS RI

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmen penuh untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar bersama Badan Pusat Statistik (BPS) RI di Pekanbaru, Jumat (21/11/2025). 

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memastikan pendataan ekonomi berjalan akurat dan komprehensif sebagai dasar perencanaan pembangunan Riau 10 tahun ke depan.

Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, memaparkan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi pintu masuk utama dalam memahami struktur dan kekuatan ekonomi tiap daerah. 

Ia menegaskan posisi Riau yang strategis sebagai kekuatan ekonomi kedua terbesar di Pulau Sumatera.

“Riau mempunyai ekonomi terbesar kedua di Sumatera. Dengan mengetahui struktur ekonomi daerah, kita bisa memahami apa yang membuat suatu usaha untung besar atau kecil. Dengan strategi yang tepat, Riau memiliki potensi perkembangan ekonomi yang sangat besar,” kata Sonny dalam forum tersebut.

Sonny menjelaskan sensus tahun 2026 akan meliputi seluruh aktivitas usaha, baik perusahaan besar, menengah, kecil hingga usaha rumah tangga. Pendekatan ini, jelasnya, bertujuan menangkap kondisi ekonomi mikro–makro secara utuh. Ia juga menepis kekhawatiran pelaku usaha mengenai keamanan data.

“Seluruh data bersifat rahasia sesuai UU Statistik. Namun, masih ada perusahaan yang enggan memberikan jawaban. Karena itu, dukungan pemerintah daerah sangat krusial agar petugas mendapat akses lapangan,” tambahnya.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan dukungan penuh Pemprov Riau terhadap penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026. Ia menilai sensus ini sangat strategis bagi penyusunan arah pembangunan jangka panjang Riau, terutama dalam RPJMD 2025–2029.

“Kami akan memberikan data yang benar, pasti, dan akurat karena hasil sensus ini menjadi pedoman pembangunan 10 tahun ke depan. Jika ada perusahaan yang menolak menjawab, akan kita surati,” tegas SF Hariyanto.

Ia menambahkan bahwa target pembangunan Riau, seperti pertumbuhan ekonomi berkualitas 5,3–5,7 persen, hilirisasi industri, percepatan inovasi, penurunan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan, hanya bisa dicapai melalui data ekonomi yang lengkap dan mutakhir.

“Seluruh agenda itu membutuhkan data usaha dari mikro hingga besar. Ini penting agar kebijakan kita tepat sasaran,” ujarnya.

SF Hariyanto juga menyatakan bahwa FGD tersebut menjadi ruang sinkronisasi antarinstansi dan pelaku usaha agar proses sensus tidak menemui hambatan di kabupaten/kota.

“Hasil sensus akan digunakan secara optimal untuk meningkatkan efisiensi kebijakan dan mempercepat transformasi ekonomi Riau agar semakin maju dan berdaya saing,” katanya.

FGD yang digelar BPS RI dan Pemprov Riau ini menandai langkah awal penguatan kolaborasi lintas sektor. Dengan dukungan pemerintah daerah dan partisipasi pelaku usaha, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu memotret kondisi ekonomi Riau secara utuh dan memandu pembangunan daerah selama satu dekade mendatang.