Percepat Proses Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025, Pansus DPRD Riau Hadirkan Sejumlah OPD

Sigapnews.co.id, Pekanbaru - Percepat proses pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 sebelum pelaksanaan rapat paripurna, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Riau hadirkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Minggu (05/04/2026) di Ruang Rapat Menengah DPRD Provinsi Riau.

Saat memimpin rapat, Ketua Pansus LKPJ 2025 Androy Aderianda meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memaparkan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025.

Androy menegaskan, pendalaman yang dilakukan bertujuan untuk memastikan seluruh program yang telah dilaksanakan benar-benar selaras dengan visi dan misi kepala daerah.

“Dalam waktu satu minggu ke depan, Pansus akan menganalisis seluruh data untuk menentukan OPD mana saja yang akan diberikan catatan perbaikan, guna mengoptimalkan potensi daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan,” ujarnya.

Pada rapat tersebut, sejumlah OPD menyampaikan paparan capaian kinerja, baik dari sisi realisasi fisik maupun keuangan. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menjelaskan bahwa penilaian kinerja pegawai dilakukan secara objektif dan ke depan akan menerapkan manajemen talenta dalam pengembangan karir ASN.

Menangapi hal tersebut, Wakil Ketua Pansus Indra Gunawan Eet menekankan pentingnya penerapan manajemen talenta secara tepat, termasuk pengendalian belanja pegawai serta upaya pemulihan kondisi APBD.

Anggota Pansus lainnya seperti Sumardany Zirnata dan Evi Juliana turut memberikan masukan agar capaian kinerja yang telah diraih dapat dipertahankan dan ditingkatkan, serta meminta penjelasan terkait sejumlah pergeseran anggaran dan tunda bayar pada beberapa OPD.

Rapat ini juga dihadiri Wakil Ketua Pansus Indra Gunawan Eet, serta Anggota Pansus LKPJ, yakni Sumardany Zirnata, dan Evi Juliana, Samsuri Daris, dan Abdullah. 

Sementara itu, Diskominfotik, DLHK, Bappeda, Disperindag, hingga dinas teknis lainnya menyampaikan capaian program dalam rapat itu. Secara umum, sebagian besar program dinyatakan tercapai, meskipun masih terdapat beberapa catatan terkait optimalisasi kinerja dan realisasi anggaran.

Ketua Pansus LKPJ Androy Aderianda juga menyoroti pentingnya peran Diskominfotik dalam mengantisipasi penyebaran informasi negatif serta penanganan berita hoaks melalui program klarifikasi publik.

Di sektor lingkungan, DLHK diminta untuk meningkatkan pengawasan serta memastikan penanganan masalah lingkungan berjalan optimal, termasuk dalam proses perizinan dan pengelolaan kawasan hutan.

Rapat ini menjadi bagian dari tahapan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah tahun 2025. Hasil pembahasan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah.

"Setelah seluruh pemaparan OPD ini, Pansus akan melakukan analisis mendalam terhadap capaian yang telah disampaikan sebagai bahan rekomendasi dalam rapat paripurna LKPJ,” tutup Androy.(Adv)