Pemprov Riau Matangkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
Pemrov Riau mempercepat penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui koordinasi teknis lintas instansi.
PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau mempercepat penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui koordinasi teknis lintas instansi yang digelar di Riau Command Center, Kamis (18/6/2026) pukul 14.30 WIB.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan data sosial dan ekonomi masyarakat semakin akurat sebagai dasar penyaluran bantuan dan program pengentasan kemiskinan.
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid melalui Zoom Meeting tersebut menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Sosial RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), hingga jajaran Dinas Sosial Provinsi Riau.
Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Riau Tengku Arifin mengatakan koordinasi ini menjadi bagian penting dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN, Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025, serta Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 mengenai optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Menurutnya, keberadaan data yang terintegrasi menjadi kunci agar seluruh program bantuan pemerintah tepat sasaran dan tidak lagi terjadi perbedaan data antarinstansi.
Dalam forum tersebut, berbagai isu aktual terkait pemutakhiran, validasi, hingga pemanfaatan DTSEN di daerah menjadi fokus pembahasan. Pemerintah daerah juga menyerap berbagai masukan dari pemerintah pusat guna memperkuat kualitas data yang digunakan dalam perencanaan kebijakan sosial.
Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI, Trima Mustafa, menegaskan pentingnya komitmen seluruh daerah dalam menjaga kualitas data nasional.
“DTSEN menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan sosial. Karena itu, proses pemutakhiran data harus dilakukan secara berkelanjutan agar program pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor OJK Provinsi Riau Muhammad Taufik dan Kepala BPS Provinsi Riau Asep Riyadi turut memberikan pandangan terkait pentingnya integrasi data untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berbasis bukti.
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Riau, Amirazan, menambahkan bahwa sinergi antarinstansi menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi DTSEN di lapangan.
“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan akan mempercepat terwujudnya data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Melalui koordinasi ini, Pemprov Riau berharap pemanfaatan DTSEN semakin optimal sehingga program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan tepat sasaran di seluruh wilayah Riau.
Diliput oleh: Bagus Saputra (Humas)
Editor :Tim Sigapnews
