DPRD Rohul Ingatkan Perusahaan Bayar THR 7 Hari Sebelum Lebaran
Sigapnews.co.id | Rohul - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), akan memberikan sanksi kepada perusahaan jika tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya tujuh hari sebelum lebaran.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Rohul, Novliwanda Ade Putra ST kepada Sigapnews.Com Kamis (15/6/2017) siang mengatakan, bahwa setiap perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu agar dapat memberikan THR kepada karyawannya tujuh hari sebelum lebaran.
Jika perusahaan tersebut tidak memberikan THR tujuh hari sebelum lebaran kepada karyawannya, maka DPRD Rohul akan memberikan sanksi kepada perusahaan yang bersangkutan.
"Kami akan memberikan sanksi kepada setiap perusahaan yang tidak memberikan THR kepada karyawannya tujuh hari sebelum lebaran," tutur Wanda.
Anggota DPRD Rohul Fraksi Gerindra ini mengatakan, hal tersebut dijelaskan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 6 tahun 2016 menyatakan bahwa setiap perusahaan diwajibkan membayar THR para pekerja atau karyawannya paling lambat 7 hari sebelum lebaran dilaksanakan.
"Saya mengingatkan kepada perusahaan untuk membayarkan apa yang menjadi hak para karyawan atau pekerjanya paling lambat seminggu sebelum hari raya idul fitri," ingat Novliwanda Ade Putra ST
Ditambahkan, politisi Gerindra ini, Jika terlambat maka perusahaan akan dikenakan sanksi denda, dan jika tidak dibayarkan maka perusahaan akan dikenakan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis bahkan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
Kemudian Wanda menjelaskan, bahwa setiap karyawan atau pekerja, baik tetap ataupun kontrak berhak untuk menerima THR walupun dia baru bekerja selama 1 bulan, tetapi dia berhak untuk menerima THR secara proporsional, dan hal ini sudah diatur didalam Permenaker nomor 6 tahun 2016.
"Saya kira pihak perusahaan tidak punya alasan lagi untuk tidak membayarkan THR bagi pekerjanya, hanya 1 kali dalam setahun dimana para pekerja akan pulang kampung, bertemu dengan sanak family dan saudaranya dikampung, sehingga sangat keterlaluan bila hak para karyawan atau pekerjanya tersebut tidak diberikan," paparnya.
Editor :Tim Sigapnews
