Ketua LSM PKPP Kesalkan Dishut dan Disbun
28 Perusahaan Perkebunan Tidak Memiliki HGU di Rohul
Sigapnews.co.id I Rohul - Terungkap di wilayah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Provinsi Riau Puluhan Perusahaan bidang perkebunan Kelapa sawit tidak miliki Hak Guna Usaha (HGU).
Dari data Komisi I DPRD Rohul sesuai pertemuan, Jumat di Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Dinas Peternakan dan Perkebunan Rohul.
Masril, Ketua Komisi I Masril DPRD Rohul, Senin, (28/3/2017) mengungkapkan ada 59 Perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Hanya 31 perusahaan yang memiliki HGU, sisanya 28 perusahaan tidak miliki HGU.
Terkait hal ini tegasnya, kami dari perwakialan DPRD dan masyarakat Rokan Hulu meminta Pemerintah Rokan Hulu untuk menindak tegas perusahaan yang tidak mengikuti aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun dirinya tidak mau menyebut nama-nama perusahaan tersebut.
"Sanksi kan jelas, ada denda dan pidana bagi perusahaan yang tidak miliki atau tidak melengkapi
Izinnya," tegas Ketua Komisi I DPRD Rohul.
Masril membeberkan, ketentuan sanksi pada Undang-undang (UU) Kehutanan dan undang-undang Lingkungan Hidup Pasal 50 UU nomor 41/1999 ayat 3 pasal 78 (2) dipidana paling lama 10 Tahun denda paling besar 10 Miliyar.
"Pasal 23 UU nomor 32/2009 kriteria usaha wajib memiliki Amdal dan pasal 23/2009 setiap usaha wajib memiliki Amdal Izin Lingkungan Hidup," bebernya.
Lanjut Masril politikus Partai Gerindra ini, kedepan pihaknya dari Komisi I DPRD Rohul juga akan memanggil perusahaan perusahaan yang tidak miliki HGU ini.
Yefrizal, Ketua Umum LSM Pemantau Kinerja Pelayanan Publik merasa heran kenapa di Provinsi Riau banyak perusahaan tidak memiliki HGU dan bahkan illegal.
"Saya heran kenapa ini bisa terjadi (tidak ada izin HGU dan illegal karena berada di tanah Negara. Kemana Dinas Perkebunan dan Kehutanan selama ini?," tanya Yefrizal kepada media sigapnews.co.id
Editor :Tim Sigapnews
