Kisruh Lahan
Komisi II DPRD Rohul Panggil Pihak PT Hutahean dan Masyarakat Tingkok
Sigapnews.co.id | Rohul - PT. Hutahaean dilaporkan ke Komisi II DPRD Rohul terkait permasalahan lahan dengan masyarakat Desa Tingkok yang berlokasi di Perusahaan tersebut.
Komisi II DPRD Rohul yang membidangi masalah tersebut, akan segera melakukan langkah pemanggilan kedua belah pihak untuk didengar keterangannya.
Demikian disampaikan Ketua Komisi II DPRD Rohul Hj. Sumiartini di Ruang Kerjanya, di Kantor DPRD Rohul, Senin, (13/3/2017).
Dijelaskan Sumiartini, keterlambatan menindaklanjuti laporan masyarakat Desa Tingkok, disebabka adanya perombakan seluruh anggota kelengkapan DPRD Rokan Hulu tertanggal 1 Meret 2017.
"Saya sendiri baru menjabat Ketua Komisi II, menggantikan Ketua Sebelumnya. Namun apapun keluhan masyarakat tetap kita tindak lanjuti," kata Ketua komisi II DPRD Rohul Hj. Sumiartini.
Lanjutnya, langkah awal yang dilakukan terkait laporan masyarakat tersebut, menunggu hasil rapat Anggota Komisi II DPRD Rohul yang beberapa hari kedepan dilaksanakan.
"Setelah itu, baru kita agenda kapan pemanggilan kedua belah pihak untuk hearing atau didengar pendapatnya," tutupnya.
Untuk diketahui sebelumnya DPRD Rokan Hulu (Rohul) memanggil Manajemen PT Hutahaean yang beralamat di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai terkait dugaan "Caplok" lahan yang saat ini sudah menjadi Perkebunan Kelapa Sawit perusahaan tersebut, sesuai laporan masyarakat Desa Tingkok melalui Aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tim Operasional Penyelamatan Aset Negara Republik Indonesia (TOPAN-RI) Kabupaten Rokan Hulu selaku penerima kuasa belum lama ini.
Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH, saat dikonfirmasi melalui selulernya Senin, (20/2/2017) membenarkan laporan dari masyarakat tersebut pihaknya sudah menerima laporan tersebut.
"Hari ini kita sudah bertemu dengan perwakilan masyarakat yang menyampaikan pengaduannya," ujar Kelmi Amri
"Managemen PT Hutahaean Secepatnya kita akan panggil untuk mendengar keterangannya tentang permasalan lahan tersebut. Dan sebelumnya kami juga mempelajari uraian laporan masyarakat yang telah kami terima,"kata Ketua DPRD Rohul singkat.
LSM TOPAN-RI Kabupaten Rokan Hulu selaku penerima kuasa dari masyarakat yang di wakili H. Safei sudah melakukan pertemuan dan membuat perjanjian dengan pihak Manajemen PT Hutahaean.
Yang mana pada perjanjian kedua belah pihak itu, diduga PT Hutahaean mengingkari kesepakatan dengan tidak membagi hasil sistim pola KKPA kepada pemilik lahan dan masyarakat setempat.
Sementara Kelapa Sawit yang ditanam pihak PT Hutahea sudah lama menghasilkan.
Dalam surat perjanjaian pembayaran upah kerja imas, tumbang, Rencek lahan dikoordinir oleh H. Safei dengan pola KKPA dengan PT Hutahaean yang beralamat di Desa Batang Kumu, Kecamatan Tambusai.
Perjanjian kedua belah pihak ini dibuat pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2002 dari pihak PT Hutahaean langsung Direktur Utama selaku pihak pertama yaitu Ir. N Pasaribu dan yang mewakili pihak masyarakat Tingkok selaku pihak ke II yaitu H. Safei.
Pada surat bersama itu kedua belah pihak mempedomani perjanjaian bersama yang merupakan sebuah kesepakatan untuk mengerjakan lahan dengan upah Rp 675.000 per Hektar yakni,
1, Bila mitra kerja tetap berjalan, maka uang yang dibayarkan PT. Hutahaean sebagai uang pengganti mengerjakan pekerjaan tersebut diatas tidak akan di Kembalikan lagi kepada perusahaan.
2. Bila mitra kerja gagal, maka uang yang dibayarkan oleh PT. Hutahaean tersebut diperhitungkan kembali dengan sistem, a. Apakah mitra kerja pribadi atau. b. Apakah jual beli.
Perjanjaian itu ditandatangani pihak pertama pihak Ir. N.Pasaribu, pihak kedua H. Safei bersama saksi-saksi Ir. MSU Hasibuan, Ir. A. Sihotang, H. Bakar dan Murlan..
Sementara Dari surat PT Hutahaean menyatakan bahwa lahan Mitra tersebut sudah selasai ditanam seluas 700 Ha dan sudah dapat dikonversikan kepada masyarakat sebelum waktunya, sesuai surat perusahaan PT Hutahaean nmor :75/03/Hth/II/2002 dengan tujuan surat Bapak Bupati KDH Tinggkat II Rokan Hulu di Pasirpengaraian.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta Notaris H. Asman Yunus SH, nomor :58 tanggal 16 Agustus 1999 yang disaksikan oleh Bupati Kampar, Kadis Perkebunan Kampar, Camat Tambusai dan Kepala Desa Tambusai Timur saat itu.
Namun hingga saat ini Manajemen atau pemilik PT Hutahaean belum memberikan hak masyarakat.
Terkait hal ini saat Manajemen PT Hutahaean yang dikonfirmasi melalui Humasnya Sinaga, sayangnya tidak aktif.(hz/fahr)
Editor :Tim Sigapnews
