RUP Publikasi Kominfotiks Rohil 2025 Tercatat Rp7,16 Miliar, Ini Penjelasanya

BAGANSIAPIAPI — Nilai Rencana Umum Pengadaan (RUP) kegiatan publikasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfotiks) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) tahun anggaran 2025 tercatat mencapai Rp7,163 miliar. Angka tersebut kini menjadi sorotan kalangan media setelah muncul perbedaan informasi mengenai anggaran publikasi yang disebut telah mengalami efisiensi.

Data yang beredar mencatat sedikitnya tiga paket utama, yakni jasa publikasi media online sebesar Rp2,905 miliar dengan kode RUP 58543715, media cetak Rp1,905 miliar dengan kode RUP 59432731, serta publikasi media elektronik digital Rp1,4 miliar dengan kode RUP 60574781. Selain itu, terdapat sejumlah paket streaming dan langganan media cetak lainnya.

Persoalan tersebut mencuat setelah Ilham Rokan dari LSM Komite Pemantau Korupsi melayangkan surat konfirmasi dan klarifikasi kepada Dinas Kominfotiks Rohil pada Minggu (13/9/2026).

“Kami minta keterbukaan informasi publik, uang miliaran rupiah itu, uang rakyat,” ucap Ilham.

Saat dikonfirmasi, Kabid IKP Dinas Kominfotiks Rohil Selamat SAP menjelaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengelolaan kegiatan publikasi 2025 karena baru menjabat pada 2026.

“Kegiatan Tahun 2025 Kabidnya Pak Juni Rahman, kalau saya baru untuk Tahun 2026 ini, baru mutasi kemaren,” tulis Selamat melalui WhatsApp, Senin (14/9/2026).

Mantan Kabid IKP Juni Rahman kemudian memberikan penjelasan mengenai angka Rp7,163 miliar tersebut. Ia menegaskan angka itu merupakan nilai awal yang tercantum dalam RUP, bukan otomatis menjadi nilai realisasi anggaran.

“RUP atau Rencana Umum Pengadaan memang 7 (Tujuh) Milyar, karena itu merupakan rencana awal,” tulis Juni.

Ia menyebut anggaran tersebut kemudian mengalami beberapa kali efisiensi sepanjang 2025.

“Akan tetapi berjalan waktu Kominfotiks Rohil mengalami beberapa kali efisiensi kurang lebih 60 persen, sehingga dalam pelaksanaanya tidak sebesar itu,” katanya.

Juni belum memberikan angka final setelah efisiensi ketika dimintai konfirmasi lanjutan mengenai berapa nilai realisasi anggaran publikasi 2025.

Perbedaan informasi tersebut kini menjadi perhatian pekerja media di Bagansiapiapi. Sejumlah wartawan meminta aparat penegak hukum menelusuri data anggaran hingga realisasinya.

“Kita meminta APH menindak lanjuti temuan LSM tersebut, karena selama ini awak media dan jurnalis di bohongi dengan alasan dana tidak ada, ternyata bagi-bagi kue juga ke koleganya,” sebut beberapa pekerja media, Senin (14/9/2026).

Sorotan terhadap anggaran publikasi juga berlanjut pada 2026. Puluhan wartawan mendatangi Kantor BPKAD Rohil pada 3 dan 9 September 2026 untuk mempertanyakan anggaran kerja sama publikasi yang disebut sekitar Rp850 juta.

Hingga berita ini ditulis, angka Rp7,163 miliar tersebut masih perlu dibedakan secara tegas antara pagu/RUP, anggaran setelah efisiensi, dan realisasi pembayaran agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.