Riau Jadi Pilot Project Nasional, Program "Green Riau" Fokus Turunkan Emisi dan Perkuat Perekonomian Lestari

PEKANBARU - Provinsi Riau resmi terpilih sebagai salah satu pilot project percontohan nasional untuk program Green Riau (awalnya dinamakan Care Riau), sebuah inisiatif strategis berbasis yurisdiksi yang didukung oleh UN-REDD Programme (kolaborasi UNEP, UNDP, dan FAO).

Program ini digagas untuk menjawab tantangan krisis lingkungan global, perubahan iklim, serta triple planetary crisis yang mencakup isu perubahan iklim, masalah sampah, dan keanekaragaman hayati.  

?Country Coordinator UNEP UN-REDD di Indonesia, Bambang Arifatmi, menjelaskan bahwa pemilihan Riau didasarkan pada regulasi nasional seperti Peraturan Menteri LHK, Peraturan Presiden, dan komitmen kuat dari Pemerintah Provinsi Riau.  

?"Awalnya program ini bernama Care Riau, namun karena istilah 'care' memiliki makna negatif di kancah internasional, kami mengubahnya menjadi Green Riau. Tujuannya agar Riau eligible menghasilkan kampung kredit berkualitas tinggi yang diakui dunia," ujar Bambang.

?Dasar Hukum dan Dukungan Internasional

?Program Green Riau berjalan di atas kerangka legal yang kuat, mengacu pada Permen LHK No. 70/2017, Perpres No. 110/2025, dan Permen LHK No. 6/2026.  

?UN-REDD sendiri telah beroperasi di lebih dari 50 negara sejak 2008 dan masuk ke Indonesia sejak 2013. Di Indonesia, program ini berfokus pada pemberian bantuan teknis berstandar internasional dan memperkuat kapasitas kelembagaan (capacity building) bagi pemerintah daerah.  

?Menariknya, pendanaan untuk program ini tidak langsung masuk ke kas pemerintah daerah di Indonesia melalui UN-REDD, melainkan dikelola secara global oleh UKM Sidoo yang berpusat di New York, Amerika Serikat, untuk kemudian disalurkan ke berbagai kegiatan di Indonesia.  

?Tantangan Pendanaan dan Target Penurunan Emisi 2030

?Untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030, Provinsi Riau membutuhkan dana besar, yakni sekitar 10,3 triliun rupiah ($11,3 miliar). Mengingat keterbatasan APBN dan APBD, pemerintah daerah dituntut untuk mencari skema pendanaan inovatif, seperti green bonds, municipal bonds, hingga pasar kredit karbon yurisdiksi.  

?Bambang memaparkan bahwa Riau memiliki peluang besar dalam perdagangan karbon yurisdiksi karena:

?1. Memiliki tingkat deforestasi dari pengundulan dan degradasi hutan yang cukup tinggi di masa lalu. 

?2. Merupakan provinsi dengan luas lahan gambut yang sangat luas serta memiliki sejarah restorasi gambut yang masif oleh pemerintah, NGO, dan masyarakat.  

?3. Adanya komitmen kuat lintas sektor (pemerintah, swasta, dan masyarakat adat) di bawah kepemimpinan daerah.  

?Integrasi Sektor Swasta dan Inklusivitas GESI

?Green Riau menjadi proyek pertama di dunia yang mengintegrasikan pengurangan emisi masa lalu (menggunakan Warsaw Framework) dan pengurangan emisi masa depan (LEDS), serta melibatkan sektor swasta dalam skala yurisdiksi.  

?Selain itu, program ini juga menjunjung tinggi prinsip GESI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion), di mana kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial menjadi bagian penting dari baseline dan rencana aksi di setiap kegiatan REDD+.  

?"Kami berharap program Green Riau ini tidak berhenti di tahun 2028, melainkan terus berlanjut melalui pendanaan yang berkelanjutan (sustainable funding), sehingga Riau benar-benar menjadi pilot project kebanggaan nasional yang diakui dunia internasional," pungkas Bambang.(rls)