Data Perlindungan Sosial Jadi Fokus, Riau Percepat Registrasi Agen Perlinsos

PEKANBARU — Pemerintah memperkuat pendataan perlindungan sosial di Provinsi Riau melalui sosialisasi registrasi Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang melibatkan jajaran pemerintah daerah hingga perangkat masyarakat, Kamis (24/9/2026) pagi.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Aula Kaharuddin Nasution itu mempertemukan Kepala Dinas Sosial dan Kepala Disdukcapil kabupaten/kota se-Provinsi Riau, pilar-pilar sosial, Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, Ketua RW, serta Ketua RT. Peserta mengikuti sosialisasi secara daring untuk memahami proses registrasi dan peran masing-masing dalam mendukung pendataan sosial.

Sosialisasi menghadirkan Pusdatin Kemensos Endah Noor, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau Dr. Asep Riyadi, S.Si., M.M., serta Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Amir Azan, SKM., M.Si.

Materi kegiatan menitikberatkan pada pentingnya registrasi Agen Perlinsos sebagai bagian dari penguatan proses pendataan masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan bantuan sosial.

Keterlibatan perangkat hingga tingkat RT dan RW menjadi salah satu bagian penting dalam proses tersebut. Mereka berada dekat dengan masyarakat sehingga dapat membantu memastikan informasi dan kondisi sosial warga tersampaikan melalui mekanisme pendataan yang telah ditetapkan.

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Amir Azan, SKM., M.Si. menyampaikan bahwa penguatan pendataan membutuhkan keterlibatan berbagai unsur di lapangan.

“Pendataan perlindungan sosial membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak agar informasi yang diperoleh dapat mendukung proses penanganan fakir miskin secara lebih tepat,” ujar Amir.

Sementara itu, kehadiran BPS dalam kegiatan tersebut memperkuat sisi statistik dan kualitas data. Pemerintah juga melibatkan Disdukcapil untuk mendukung kesesuaian data kependudukan sebagai bagian dari proses pendataan sosial.

Melalui sosialisasi ini, pemerintah mendorong seluruh unsur yang terlibat memahami mekanisme registrasi Agen Perlinsos dan menjalankan perannya secara aktif. Langkah tersebut diharapkan memperkuat koordinasi serta kualitas data perlindungan sosial di seluruh kabupaten/kota di Riau.